Ujian Jangkar Inflasi di Tengah Kenaikan Biaya Energi

Akhir-akhir ini, Pemerintah dihadapkan pada situasi yang terbilang dilematis. Lonjakan harga minyak dunia nyaris tak bergeming. Angkanya bertengger kokoh di level USD 93 per barel. Tekanan terjadi di tengah eskalasi geopolitik global. Di satu sisi, pemerintah perlu menahan harga BBM subsidi, demi menjaga daya beli kelompok masyarakat rentan. Di sisi lain, harga keekonomian BBM non-subsidi sudah melampaui harga jual domestik. Selisih keuntungan BUMN pun jadi taruhan.

Tak pelak, katup pelepas tekanan energi itu pun dilepaskan. Tepat 10 Juni 2026, Pertamina memutuskan kenaikan harga jual Pertamax. Spontan, pengumuman ini menyita perhatian publik. Harganya naik drastis, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Jika dihitung-hitung, kenaikannya sekitar drastis sebesar 32 persen. Pertamax Green menyusul kenaikan harga hingga menyentuh Rp17.000 per liter.

Malangnya, kebijakan penyesuaian harga BBM tanpa pengumuman sedari awal. Pasar pun seketika mengalami kejutan psikologis, hingga memicu kekhawatiran yang meluas. Bagi otoritas moneter, fenomena ini tidak berkelindan dengan kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang/jasa.

Dalam konsep ekonomi, penyesuaian harga komoditas komersial berpotensi membawa dampak rambatan (second-round effect). Bank Indonesia (BI) kini dihadapkan pada ujian kalibrasi bauran kebijakan (policy mix). Bank sentral perlu memikirkan cara meredam guncangan di sektor riil sebelum mengubah target sasaran inflasi menjadi target yang meleset.

Lebih lanjut, jika kita membedah keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK), bobot Pertamax tidak sebesar Pertalite. Artinya, dampak langsung BBM subsidi (first-round effect) terhadap komponen inflasi yang diatur pemerintah (administered prices) cenderung minim. Hanya saja, dalam konteks kehidupan sehari-hari, lonjakan harga hingga sepertiga dari harga semula tetap memiliki efek rambatan sistemik dalam dua skenario.

Pertama, biaya distribusi dan logistik. Kenaikan harga BBM non-subsidi kerap direspons lebih dahulu oleh kenaikan ongkos angkut barang dan tarif jasa. Apalagi, kendaraan logistik kelas menengah, truk boks distribusi retail, hingga armada operasional sektor jasa, masih mengandalkan Pertamax.

Alasan performa mesin tak bisa dikorbankan begitu saja. Ketika komponen biaya input meningkat, di sisi produsen, timbul operan beban (cost-pass-through) kepada konsumen akhir. Situasi ini tidak hanya mengerek kelompok inflasi inti (core inflation), tetapi juga inflasi pangan bergejolak (volatile food).

Kedua, efek substitusi (shifting effect). Disparitas harga pertalite dan pertamax semakin melebar. Perbedaan ini menciptakan insentif ekonomi yang terlalu besar, terutama bagi rumah tangga kelas menengah. Alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar pun kian terhimpit.

Tak menutup kemungkinan, segelintir orang berduyun-duyung berpindah ke Pertalite. Dan saat bom waktu mencapai titik sumbu terakhir, antrean panjang di SPBU akan bermunculan. Lantas, secara psikologis, fenomena ini dapat memantik kenaikan ekspektasi inflasi di masyarakat (backward-looking expectation).

Lebih dari itu, ketahanan fiskal tak terlepas dari efektivitas kebijakan moneter. Kenaikan Pertamax yang berisiko mengerek inflasi komoditas pangan antardaerah. Di saat yang sama, muncul tekanan asimetris pada pos pengeluaran APBN. Hingga saat ini, fiskal negara telah dibebani oleh subsidi biaya energi demi menjaga daya beli. Praktisnya, jika skenario kedua terjadi, tekanan harga energi nonsubsidi bisa saja memaksa pembengkakan belanja fiskal. Defisit APBN pun berpotensi melebar.

Dalam perspektif moneter, bagi Bank Indonesia, pasokan SBN yang berlebih di pasar imbas pelebaran defisit justru menekan imbal hasil (yield). Transmisi kebijakan suku bunga bakal terdistorsi. Karena itu, menanam jangkar inflasi mulai dari hulu kian relevan. Tujuannya agar beban fiskal tidak berbalik menekan stabilitas moneter.

Di titik ini, saat pemerintah mengalami dilema, Bank Indonesia malah menghadapi trilema. Bank sentral dihadapkan tiga hal sekaligus: stabilitas nilai tukar, target sasaran inflasi dan pelambatan konsumsi. Jika menaikkan BI-Rate secara agresif, terdapat potensi untuk memicu perlambatan ekonomi. Sebab, pendapatan diskresioner (disposable income) kelas menengah dapat tergerus.

Di situasi ini, kestabilan rupiah terhadap valas tak bisa ditawar-tawar. BI intens melakukan intervensi di pasar valuta asing (valas). Transaksi valas di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN (Surat Berharga Negara) di pasar sekunder. Upaya stabilisasi diambil, guna memitigasi lonjakan biaya impor minyak mentah yang berdampak pada ongkos produksi dunia usaha domestik (imported inflation).

Bukan hanya itu, instrumen pro-market terus dioptimalkan. Imbal hasil Instrumen SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), SVBI (Sekuritas Valas Bank Indonesia), dan SUVBI (Sukuk Valas Bank Indonesia) juga diramu sedemikian rupa. Aliran modal portofolio asing (capital inflow) berpeluang kembali ke pasar keuangan domestik. Di sisi lain, penyerapan likuiditas domestik dapat dikalibrasi tanpa harus membebani suku bunga kredit perbankan.

Pada akhirnya, penyesuaian harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter sejatinya merupakan pilihan logis dari mandat BUMN. Sisi komersial bisnisnya harus responsif terhadap mekanisme pasar dunia. Namun begitu, kelas menengah sedang berada di zona abu-abu, nyaris tanpa bantalan sosial. Pil pahit kenaikan BBM non-subsidi harus ditelan. Skenario mitigasi terbaik kini bersandar sepenuhnya pada sinergi erat pemerintah dan bank sentral.

Pemerintah harus bergerak cepat menjamin pasokan Pertalite tetap aman di lapangan. Insentif pajak atau retribusi temporer perlu diberikan bagi sektor logistik. Sedangkan Bank Indonesia harus berdiri tegak meredam gejolak yang ditimbulkan (shock absorber). Jangkar ekspektasi inflasi harus dipastikan tetap kokoh, sebisa mungkin berada dalam target sasaran.

Sebab, menjaga kestabilan moneter di tengah himpitan kelas menengah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.