Thailand Percepat Land Bridge, Solusi Krisis Hormuz & Beban Selat Malaka

Thailand akan melanjutkan rencana jangka panjangnya membangun jembatan (land bridge) untuk menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan melewati Selat Malaka, setelah ketegangan di Selat Hormuz menyoroti nilai strategis jalur pelayaran utama Asia Tenggara.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (21/4), Wakil Perdana Menteri Thailand Phiphat Ratchakitprakarn yang mengawasi Kementerian Transportasi mengatakan pemerintah akan mempercepat upaya untuk membangun jembatan, proyek yang bertujuan secara signifikan mengurangi waktu pelayaran antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Rencana itu akan menelan biaya sekitar 1 triliun baht (setara Rp 534 T).

Setelah selesai, kapal-kapal pelayaran dapat menghindari Selat Malaka yang padat, mempersingkat waktu transit rata-rata 4 hari, dan memangkas biaya pengiriman sekitar 15 persen. Selat Malaka saat ini menangani sekitar 40 persen perdagangan global, termasuk pengiriman minyak dari Timur Tengah ke negara-negara ekonomi utama Asia seperti China, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

Rencana Thailand menghubungkan dua pelabuhan baru di kedua sisi semenanjung Thailand selatan melalui jaringan jalan raya dan kereta api, memungkinkan pergerakan barang berjalan dengan lancar. Namun, kritikus menilai proyek tersebut tidak layak secara ekonomi dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

"Konflik Timur Tengah telah menunjukkan keuntungan mengendalikan jalur transportasi," kata Phiphat, merujuk pada kekacauan di Selat Hormuz yang memperparah krisis energi global.

"Thailand akan memiliki keuntungan besar dengan mengoperasikan penghubung antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia," lanjutnya.

Untuk melanjutkan proyek itu, pemerintah Thailand harus lebih dulu mengesahkan UU yang memungkinkan. Phiphat mengatakan kabinet diharapkan akan menyetujui RUU akhir tahun ini. Konstruksi jembatan membutuhkan waktu 15 tahun hingga selesai berdasarkan perkiraan sebelumnya.

Mengingat keterbatasan kapasitas fiskal, pemerintah berencana mengundang partisipasi perusahaan swasta lewat proses tender. Sejumlah negara termasuk Uni Emirat Arab (UEA) telah menyampaikan ketertarikannya.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan termasuk DP World dan New World Development dari Hong Kong juga menunjukkan ketertarikannya dengan proyek ini.

"Proyek sebesar ini juga akan mendorong investasi penciptaan lapangan kerja. Kami memprediksi proyek ini dapat menciptakan sekitar 200 ribu pekerjaan baru," kata Phiphat.