Tak Hanya Gaji Guru, Masalah Pendidikan Berakar Dari Sistem Ujian

Setiap kali membahas persoalan pendidikan di Indonesia, perhatian publik hampir selalu tertuju pada isu yang sama, rendahnya kesejahteraan guru, minimnya fasilitas sekolah, ruang kelas yang rusak, hingga sulitnya akses menuju sekolah di berbagai daerah.

Gambaran anak-anak yang harus menyeberangi sungai melalui jembatan rapuh demi bisa belajar menjadi potret yang berulang kali menggugah empati masyarakat.

Semua persoalan tersebut memang nyata dan harus diselesaikan. Namun, jika berbicara mengenai akar persoalan dalam sistem pendidikan, terdapat satu aspek yang justru sering luput dari perhatian, yakni sistem ujian.

Ujian bukan sekadar rangkaian soal yang harus dikerjakan peserta didik. Dalam sebuah sistem pendidikan, ujian merupakan alat pengendalian mutu (quality control) yang menentukan apakah proses pembelajaran telah menghasilkan kompetensi yang diharapkan.

Dari hasil ujian, pemerintah menilai keberhasilan peserta didik, sekolah, guru, bahkan efektivitas suatu kebijakan pendidikan.

Apabila alat ukur yang digunakan keliru, maka seluruh penilaian terhadap sistem pendidikan juga berpotensi keliru. Analogi sederhananya seperti sebuah pabrik. Sebagus apa pun mesin produksi yang digunakan, kualitas produk akhirnya tetap ditentukan oleh proses pengendalian mutu.

Ketika standar pengujiannya tidak tepat, produk yang sebenarnya baik bisa dianggap gagal, sementara produk yang kurang berkualitas justru dinilai berhasil.

Logika yang sama berlaku dalam dunia pendidikan. Sistem ujian menentukan siapa yang dianggap berprestasi, siapa yang dinilai kurang mampu, hingga menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pendidikan.

Bahkan dalam jangka panjang, hasil pengukuran tersebut dapat memengaruhi pola pembelajaran di sekolah karena guru cenderung mengajarkan materi yang dianggap penting untuk menghadapi ujian.

Oleh sebab itu, pembenahan sistem pendidikan seharusnya tidak dimulai dari hilir, melainkan dari instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan itu sendiri.

Standar pengukuran yang baik akan menghasilkan evaluasi yang akurat, sementara evaluasi yang akurat menjadi dasar pemberian penghargaan, peningkatan kualitas guru, penyusunan kurikulum, hingga pengalokasian anggaran pendidikan.

Masalah muncul ketika materi yang diujikan tidak lagi sesuai dengan kompetensi yang seharusnya diukur. Dalam beberapa pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi, saat ini terdapat subtes Literasi Bahasa Indonesia yang justru memuat sejumlah soal yang lebih banyak menguji pengetahuan sains daripada kemampuan literasi.

Padahal, literasi dan pengetahuan merupakan dua kompetensi yang berbeda. Literasi menekankan kemampuan memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis.

Sebaliknya, pengetahuan sains mengukur penguasaan konsep-konsep ilmiah. Keduanya sama-sama penting, tetapi masing-masing memiliki tujuan pengukuran yang berbeda.

Ketika sebuah tes literasi justru lebih banyak mengukur pengetahuan sains, maka hasil yang diperoleh tidak lagi merepresentasikan kemampuan literasi peserta.

Akibatnya, peserta yang memiliki kemampuan membaca dan bernalar yang baik belum tentu memperoleh nilai tinggi, sedangkan peserta yang menguasai materi sains dapat memperoleh hasil lebih baik meskipun kemampuan literasinya biasa saja.

Permasalahan ini bukan sekadar persoalan teknis penyusunan soal. Dampaknya jauh lebih luas karena sistem evaluasi yang kurang tepat akan menghasilkan data yang kurang akurat mengenai kualitas pendidikan. Jika data dasarnya keliru, maka kebijakan yang disusun berdasarkan data tersebut juga berisiko tidak tepat sasaran.

Pendidikan tidak hanya membutuhkan guru yang sejahtera, fasilitas yang memadai, ataupun kurikulum yang terus diperbarui. Semua itu tetap penting. Namun, keberhasilan seluruh proses tersebut pada akhirnya akan dinilai melalui sistem evaluasi.

Karena itu, instrumen evaluasi harus mampu mengukur kompetensi yang memang ingin dibangun, bukan kompetensi lain yang berbeda.

Membenahi sistem ujian memang tidak akan langsung memperbaiki seluruh persoalan pendidikan. Akan tetapi, tanpa sistem evaluasi yang valid dan tepat sasaran, berbagai perbaikan lain akan sulit diukur keberhasilannya.

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya bergantung pada bagaimana proses belajar berlangsung, tetapi juga pada bagaimana keberhasilan proses tersebut dinilai secara adil, objektif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Sudah saatnya perhatian terhadap reformasi pendidikan tidak hanya berhenti pada pembangunan sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, atau perubahan kurikulum.

Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa sistem ujian benar-benar mengukur kompetensi yang ingin dibentuk. Sebab, kualitas pendidikan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas cara kita menilainya.