Simulacrum Kontinuitas Edenik: Dekonstruksi Premis Genesis Negara-Bangsa

Bagi saya, tak semua kisah tentang awal merupakan pelacakan terhadap kebenaran. Sebagian darinya adalah upaya subtil demi mengamankan kekuasaan. Di antara serpihan wacana yang mengklaim diri sebagai asal-usul, terselip satu kecenderungan laten, yakni menjadikan permulaan sebagai legitimasi, dan legitimasi sebagai sesuatu yang tak lagi perlu digugat.

Di sinilah problematika metodologisnya dimulai, tidak dikala manusia berkuriositas dari mana ia berasal, namun ketika respons atas pertanyaan itu diadopsi sebagai fondasi yang tak dapat digugat. Risalah ini berdiri tepat di titik genting tersebut. Ia tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan iman, namun untuk menguji klaim.

Perbincangan iman itu personal tiap individu, tentang apa yang mereka amini, sehingga tidak untuk meniadakan makna, melainkan untuk menseparasi makna dari manipulasi. Ia tidak eksis untuk menolak narasi, namun untuk mempertanyakan cara narasi itu beroperasi dalam diam, dalam kesunyian logika yang jarang disentuh.

Karena, setiap teks yang bercakap tentang asal-usul selalu sarat lebih dari sekadar cerita. Ia membawa struktur kuasa yang ingin di kekalkan. Di dalam teks yang menjadi objek kajian ini, merupakan kontinuitas dari tulisan saya tentang Kekekalan Imanensi Taman Eden & Corpus Christianum: Tentang Tuhan, Kedaulatan & Negara Bangsa yang mengulik tentang eden yang tidak berkelindan dalam kerangka paradigmatik sebagai taman, ia diangkat menjadi gelanggang ontologis, dipakai sebagai rujukan mula-mula dari segala sesuatu, mulai hukum, kuasa, pengetahuan, bahkan negara.

Akan tetapi malah di dalam ambisi totalitas itulah, narasi ini mulai kehilangan dirinya sendiri. Walaupun argumentasi saya dalam kedua risalah yang bertaut dengan tema eden sebelumnya dipengaruhi oleh esensi selaras dengan kritik dari risalah ini, namun saya akan mencoba beroposisi secara argumentatif dengan hipotesis saya sebelumnya. Ia tidak lagi mendiferensiasi antara yang simbolik dan yang empiris, yang teologis dan yang politis, yang metaforis dan yang institusional.

Beberapa kali, saya kerap di kritik oleh rekan debat atau para guru saya bahwa kecenderungan mereka yang melabeli diri sendiri sebagai Post-Modernanist adalah melipat semua esensi yang sebenarnya kontradiktif ke dalam satu garis lurus yang seakan tak terputus. Sebuah garis yang, bila disingkap lebih jauh, ternyata dikontruksi dari asumsi yang tak pernah diuji.

Saya rasa, inilah fase dimana risalah ini mengambil sikap. Dengan mengaplikasikan ketajaman genealogis, saya ini menolak untuk mengafirmasi asal-usul sebagai sesuatu yang murni. Ia memperlakukan setiap klaim awal bukan sebagai titik terang, namun sebagai simpul yang perlu didekonstruksikan. Karena, dalam setiap “permulaan” acap kali terselubung upaya untuk menutup posibilitas alternatif, sebuah taktik yang membuat sejarah tampak linear, padahal ia selalu retak dan terputus.

Tapi kritik ini tidak berhenti secara metodologis. Ia menembus ke dalam tubuh teks, mendekomposisi bagaimana manusia dijadikan citra Tuhan tanpa konsekuensi ontologis yang jelas, bagaimana pengetahuan dipakai musuh bagi kuasa, serta bagaimana peristiwa teologis didramatisasi menjadi seakan itu merupakan esensi politik.

Pada lapisan tertentu, beberapa risalah akademik yang saya telaah, tidak lagi sekadar keliru, tapi mulai beroperasi sebagai mesin ideologis, yakni memproduksi ketaatan, menormalkan hierarki, dan menyamarkan kekuasaan sebagai takdir. Konsep “negara” tidak lagi eksis sebagai konstruksi historis, namun sebagai bayangan ilahi yang disekulerkan. Sebuah entitas yang terlihat rasional, secara subtil menyerap aura sakralitas.

Dan dikala negara sudah diposisikan sebagai refleksi Tuhan, maka kritik terhadapnya tidak hanya menjadi tindakan politik, namun berpotensi dibingkai sebagai penyimpangan moral. Di sinilah batas antara teologi dan politik runtuh, bukan karena keduanya melebuh secara sah, tapi karena satu menginfiltrasi ke dalam yang lain tanpa disadari.

Risalah ini saya tulis agar tidak menerima penyusupan itu. Dengan keberanian konseptual yang tidak berutang pada kesalehan retoris, saya akan coba mengurai satu per satu ilusi yang dibangun, mulai dari mitos yang disulap menjadi teori, sampai teori yang diam-diam beroperasi sebagai mitos baru. Ia memantulkan bahwa yang terlihat sebagai eksplanasi kerap kali hanyalah pengulangan yang dipoles, bahwa yang terdengar sebagai kebenaran acap kali hanyalah narasi yang cukup lama tidak digugat.

Tapi dekonstruksi ini bukan akhir. Ia hanyalah jalan menuju rekonstruksi, suatu upaya untuk memposisikan kembali mitos pada tempatnya sebagai simbol, teologi sebagai refleksi iman, serta politik sebagai panggung rasional yang fleksibel terhadap kritik.

Dalam rekonstruksi ini, negara tidak lagi menjadi bayangan Tuhan, ia adalah hasil dari aksi manusia. Ketaatan tidak lagi menjadi kewajiban sakral, namun pilihan yang harus selalu dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga pengetahuan tidak lagi diposisikan sebagai dosa, tapi sebagai syarat posibilitas kebebasan. Karena risalah ini bergerak dalam satu keyakinan simplistik tapi radikal, bahwa tidak ada narasi, betapapun sakral, yang berhak lolos dari pengujian rasional.

Dan mungkin, justru di situlah makna terdalam dari berpikir, tidak untuk menemukan jawaban yang menenangkan, tapi untuk memastikan bahwa setiap jawaban tidak pernah berhenti dipertanyakan. Banyak tulisan kini yang diajukan dalam ruang publik, membangun dirinya di atas sebuah ambisi intelektual yang besar, yaitu menautkan asal-usul negara-bangsa dengan narasi teologis Eden.

Akan tetapi, malah di titik ambisi itulah masalah fundamentalnya bersemi. Karena, ia tidak hanya menyusun relasi analogis, namun sarat akan lompatan ontologis yang mengaburkan batas teritorial antara mitos, teologi, serta teori politik, lalu mengklaimnya sebagai kontinuitas genealogis. Walaupun argumen ini sendiri juga membatalkan kerangka paradigmatik yang telah saya tulis sebelumnya, bahwa kritik harus dimulai dari premis paling awal.

Apakah Eden dapat diposisikan sebagai fondasi genealogi politik tanpa merusak struktur epistemiknya sendiri. Bila kita mengandaikan bahwa Eden merupakan “ruang simbolik pertama” bagi konstruksi kuasa, ketaatan, serta pengetahuan, secara konvensional intelektual boleh saja. Akan tetapi, klaim ini mengandung senyawa kontradiksi laten.

Genealogi, dalam pengertian yang ketat, sebagaimana dipahami dalam Nietszche atau Foucault, bukanlah pelacakan asal-usul metafisis, namun dekonstruksi diskontinuitas historis. Genealogi justru menolak “origin” sebagai titik suci yang stabil. Dengan begitu, dikala teks ini memakai Eden sebagai rujukan asal, ia secara diam-diam menanggalkan metode genealogi dan kembali ke metafisika asal-usul yang justru ingin dihindari.

Saya melihat paradoks pertama terjadi pada lapisan ini, bahwa banyak teks yang mengklaim menggunakan genealogi, namun secara metodologis justru melakukan anti-genealogi. Eden dalam beberapa risalah diadopsi sebagai titik awal yang utuh, murni, dan stabil, padahal genealogi malah beroperasi dengan asumsi bahwa tidak ada titik asal yang murni, semuanya hanya konstruksi sinkronik yang direvisi oleh relasi kuasa.

Maka, sejak awal, proyeksi argumentasi beberapa pakar kekuasaan ini sudah berdiri di atas fondasi yang retak. Kecenderungan kita untuk bertumpu pada esensi bersifat kritis, namun tetap mempertahankan dogma asal-usul. Lebih jauh, bila saya melihat peleburan problematis antara tiga domain epistemik, yakni sains, iman, dan agama.

Pernyataan deklaratif bahwa “sains dan agama sama-sama percaya bahwa peradaban dimulai dari Eden” tidak hanya simplifikasi, namun juga distorsi. Dalam laanskap epistemologi kontemporer, sains tidak beroperasi dengan narasi Eden sebagai fakta ontologis, ia hanya ditilik sebagai model evolusi, kosmologi, serta antropogenesis. Dengan begitu, klaim tersebut bukan sintesis, namun kolaps kategori, sebuah kegagalan mendikotomi antara diskursus simbolik dan diskursus empiris.

Banyak dari para cendikiawan yang melakukan “totalisasi epistemik prematur”, berhasrat menyatukan berbagai sistem pengetahuan tanpa terlebih dahulu menguji kompatibilitas metodologisnya. Ini berimplikasi terhadap argumentasi kita kehilangan presisi dan jatuh pada generalisasi metaforis yang disamarkan sebagai kebenaran universal.

Beberapa dimensi yang ketika saya telaah berargumen bahwa larangan Tuhan di Eden merupakan bentuk awal hukum, bahkan menjadi dasar bagi konsep pemerintahan. Ini kompatibel dengan pikiran saya dalam Kekekalan Imanensi Taman Eden namun saya ingin beroposisi secara argumentatif. Memang hipotesis ini tampak menggoda retoris, namun rapuh secara konseptual. Karena, ia mengasumsikan bahwa setiap bentuk larangan dapat langsung diidentifikasi sebagai “hukum” dalam pengertian politik.

Problematikanya terletak pada kegagalan membedakan antara norma teologis (divine command), norma sosial, dan hukum sebagai institusi politik. Larangan Transenden di Eden bukanlah hukum dalam kerangka politis, karena ia tidak beroperasi dalam ruang publik, tidak memiliki institusi penegak, dan tidak melibatkan relasi antar-subjek dalam struktur sosial. Ia merupakan relasi vertikal absolut antara Tuhan dan manusia, bukan relasi horizontal yang menjadi dasar politik.

Janganlah kita terbelenggu oleh reduksi kategoris dengan menyelaraskan seluruh bentuk norma sebagai hukum. Padahal, hukum dalam pengertian politik mensyaratkan institusionalisasi, legitimasi sosial, dan mekanisme penegakan, yang mana semuanya itu tidak hadir dalam narasi Eden.

Lebih jauh lagi, ada semacam deklarasi bahwa karena ada larangan, maka sudah ada “pemerintahan.” Ini bagi saya merupakan lompatan logika yang tidak sah. Pemerintahan bukan sekadar keberadaan perintah, namun sistem pengelolaan relasi sosial yang kompleks. Dengan begitu, klaim bahwa Eden sudah mengandung negara dalam bentuk embrional adalah bentuk anachronism epistemik, yakni memaksakan konsep modern ke dalam konteks mitologis.

Esensi lanjutan yang secara menarik berargumen bahwa kekuasaan di Eden beroperasi melalui bahasa, bukan paksaan fisik. Ini sebenarnya membuka tabir posibilitas analisis yang makmur. Namun, potensi itu tidak dikembangkan secara kritis, namun justru diarahkan pada legitimasi kekuasaan absolut. Bila kita beranggapan bahwa ketaatan merupakan fondasi keteraturan, banyak yang secara implisit mengafirmasi model kekuasaan yang total dan tidak dapat digugat.

Tidak ada gelanggang bagi resistensi, negosiasi, atau kontestasi. Padahal, bila mengikuti logika kekuasaan sebagai relasi, sekali lagi dalam kerangka, kekuasaan selalu mengandaikan kemungkinan resistensi. Absennya senyawa tersebut dalam narasi seperti ini memperlihatkan bahwa teks tidak sedang menganalisis kekuasaan, namun menaturalisasi kekuasaan absolut.

Eden yang harusnya menjadi objek kritik, malah bermutasi sebagai model normatif yang diam-diam diidealkan. Di sinilah kritik harus ditegaskan, bahwa banyak teks yang tidak netral secara analitis, tetapi normatif secara terselubung. Ia tidak hanya mendeskripsikan, namun juga melegitimasi suatu bentuk kekuasaan yang totalistik, lalu memakainya sebagai landasan untuk memahami negara-bangsa.

Konsekuensinya akan serius karena negara modern, yang seyogyanya lahir dari kontrak sosial dan rasionalitas politik, direduksi menjadi perpanjangan dari otoritas ilahi. Salah satu klaim paling ambisius dalam beberapa pikiran pakar kekuasaan global adalah bahwa negara-bangsa modern merupakan “puncak sementara” dari proses yang dimulai di Eden.

Hipotesis ini memproduksi ilusi kontinuitas historis yang sebenarnya tidak pernah ada. Problematika primernya adalah asumsi bahwa ada garis lurus yang mengoneksikan Eden → komunitas awal → hukum → negara modern. Padahal, sejarah politik tidak berkembang secara linear, namun sarat akan diskontinuitas, konflik, serta ruptur.

Negara-bangsa modern lahir dari konteks spesifik seperti sekularisasi kekuasaan, revolusi politik, dan transformasi ekonomi. Dengan mengacuhkan kompleksitas ini, kita menciptakan narasi teleologis, seakan-akan seluruh sejarah bergerak menuju negara-bangsa sebagai tujuan akhir. Ini memantulkan semacam mitologi historis. Sehingga lapisan mula-mula dari risalah yang saya tulis membeberkan problem fundamental yang menjalar ke seluruh bangunan argumentasi.

Terdapat Kekeliruan metodologis, dengan klaim genealogi namun menggunakan logika asal-usul metafisis. Lalu mencampur sains, iman, dan teologi tanpa diferensiasi menjadikan esensi epistemologi kolaps. Juga reduksi kategoris dengan menyamakan larangan teologis dengan hukum politik. Serta proses naturalisasi kekuasaan dengan melegitimasi otoritas absolut tanpa kritik dan menciptakan kontinuitas semu dari Eden ke negara-bangsa. Sehingga kecenderungan dalam menjadikan asumsi normatif sebagai analisis ilmiah sangat berbahaya.

Bila pada lapisan sebelumnya fondasi metodologis teks telah terbukti rapuh, maka pada bagian ini patahan tersebut menembus lebih dalam ke teritori ontologi subjek, struktur pengetahuan, serta konsepsi politik yang dibangun di atasnya. Banyak tidak lagi hanya keliru dalam metode, namun mulai tergelincir dalam kontradiksi internal yang bersifat sistemik, ini memantulkan sebuah kegagalan menjaga konsistensi antara premis metafisis dan implikasi politisnya.

Ada hipotesis mengajukan tesis bahwa Adam merupakan “citra Tuhan,” bahkan lebih radikal lagi. Adam diposisikan sebagai representasi langsung dari Tuhan itu sendiri. Pada titik ini, bahasa mulai bergerak dari metafora menuju identifikasi ontologis, dan di situlah masalah bermula.

Konsep “citra” (image) secara filosofis senantiasa sarat akan jarak. Ia merupakan representasi, bukan identitas. Tapi tak sedikit yang secara implisit menghapus jarak tersebut, lalu mendeklarasikan bahwa Adam adalah “pribadi Tuhan.” Ini tidak lagi representasi, ia menjadi identifikasi ontologis total. Akibatnya, kita seakan terjerag dalam dilema yang tidak pernah diselesaikan usai.

Bila Adam benar-benar identik dengan Tuhan, maka ia tidak mungkin jatuh, dan jika ia dapat jatuh, maka ia bukan Tuhan. Kontradiksi paradoksal ini tidak pernah diurai, namun ditutupi dengan retorika tentang “kuasa” dan “keserupaan.” Padahal, dalam kerangka ontologi klasik, keserupaan (likeness) tidak pernah identik dengan kesamaan esensial. Dengan menggeser diferensiasi ini, kita menghadirkan inflasi ontologis, di mana manusia dinaikkan ke posisi ilahi tanpa konsekuensi logis yang memadai.

Lebih jauh, dikala beberapa yang menyatakan bahwa “segala sesuatu diciptakan karena Adam,” ia secara tidak langsung membalik struktur teologi itu sendiri. Tuhan tidak lagi menjadi orbit, namun Adam. Ini tidak sebatas interpretasi, ia menjadi reorientasi metafisis yang tidak disadari oleh teksnya sendiri. Dengan kata lain, banyak yang secara diam-diam memproduksi antropoteisme, menjadikan figur manusia sebagai pusat ontologis, sambil tetap menggunakan bahasa teologis.

Kita lalu menapaki lebih jauh dengan mengonstruksikan bahwa Hawa merupakan bagian dari Adam, bahkan “Adam itu sendiri” yang terbelah. Dari sini lahir klaim bahwa kebenaran yang semula tunggal menjadi terbelah. Argumen ini tampak filosofis yang begitu dalam, namun sebenarnya problematis pada dua lapisan.

Pertama, ia mengasumsikan bahwa kebenaran sifatnya monolitik dan bertumpu dalam satu subjek (Adam). Ini merupakan asumsi metafisis yang sangat berat, karena mengandaikan adanya orbit episentrum kebenaran absolut dalam manusia. Lalu, ia menkonklusikan bahwa keberadaan hawa menyebabkan fragmentasi kebenaran.

Ini tidak hanya problem logika, tetapi juga problem konseptual, dalam artian bahwa kebenaran tidak pernah menjadi kurang karena multiplicity, malah dalam berbagai tradisi filsafat, pluralitas menjadi kondisi posibilitas untuk kebenaran itu sendiri. Dengan begitu, acap kali kita melakukan semacam reduksi ontologis terhadap diferensiasi.

Perbedaan tidak dirangkul sebagai potensi, namun sebagai keretakan. Akhirnya kita memandang hawa tidak sebagai subjek, hanya sebagai derivasi, bahkan sebagai suaka problem. Kecenderungan beberapa pakar kekuasaan dan teologis juga menautkan struktur ini dengan relasi kuasa, sehingga secara implisit mengonstruksikan hierarki ontologis antara laki-laki dan perempuan.

Ini lalu tidak menjadi interpretasi teologis, tapi konstruksi ideologis yang diselubungi sebagai analisis ontologis. Salah satu argumen sentral dari teks adalah bahwa Eden merupakan “peradaban kuasa,” sementara pasca-kejatuhan manusia menjadi “peradaban pengetahuan.” Ini terlihat tentunya sebagai oposisi yang tajam, namun justru di situlah letak kerapuhannya.

Perlu disadari, bahwa kekuasaan dan pengetahuan bukanlah dua entitas yang terpisah, ia saling membentuk resiprokasi. Tidak ada kuasa tanpa pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan tanpa kuasa. Artinya, oposisi yang dibangun merupakan dikotomi palsu. Bila kita mengafirmasi bahwa pengetahuan menggeser kuasa, tidakkah sebenarnya kita mengabaikan bahwa pengetahuan itu sendiri merupakan bentuk kuasa?.

Bahkan, bila menyelaraskannya dengan logika yang lebih radikal, justru pengetahuanlah yang membuka tabir probabilitas kuasa menjadi efektif. Akibatnya, narasi tentang “kejatuhan dari kuasa ke pengetahuan” menjadi tidak koheren. Ia mengandaikan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang eksternal terhadap kuasa, padahal keduanya inheren satu sama lain.

Akan menjadi lebih problematis lagi, dikala kita mengasosiasikan pengetahuan dengan kejatuhan, dosa, dan kerusakan. Ini menciptakan bias epistemik yang serius, dimana pengetahuan diposisikan sebagai ancaman, tidak sebagai kondisi liberatif. Kita akhirnya tidak hanya menganalisis, namun juga memoralizing knowledge, menempelkan nilai negatif pada pengetahuan itu sendiri.

Salah satu pucuk problematika hadir dikala kita menyebut tindakan Lucifer sebagai “kudeta.” Label ini tidak netral, ia bermula dari terminologi politik kontemporer yang merujuk pada perebutan kekuasaan dalam struktur negara. Penggunaan istilah “kudeta” untuk mengilustrasikan peristiwa Eden merupakan bentuk proyeksi anakronistik, yakni memaksakan kategori modern ke dalam narasi mitologis.

Tidak ada negara di Eden, tidak ada institusi politik, tidak ada struktur kekuasaan yang bisa direbut dalam pengertian politik. Memang kita dapat menarik keselarasan situasi, tapi apakah kita berlebihan bila kita bersua pada konklusi tersebut?. Lebih jauh lagi, dengan menyatakan bahwa Lucifer “mengambil alih kekuasaan” serta mendirikan “kerajaan pengetahuan.” Ini menjadi klaim yang tidak memiliki fondasi dalam narasi yang dirujuk. Yang terjadi dalam kisah tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah, bukan pergantian rezim.

Dengan begitu, konsep kudeta di sini bukan analisis, namun fiksi politik yang dilekatkan pada mitos. Ia memproduksi ilusi bahwa peristiwa teologis bisa ditelaah sebagai peristiwa politik dalam pengertian modern. Ironisnya, justru di titik ini banyak kerangka pikir memperlihatkan ambisinya yang paling besar sekaligus kelemahannya yang paling fatal, dengan ingin menjadikan mitos sebagai model politik, namun tidak mampu menjaga konsistensi kategorinya.

Dimensi lain yang akan saya berhasrat untuk infuskan dalam risalah ini (yang sebenarnya sudah saya dedahkan sebelum dengan basis analisis tajam dan komprehensif), yakni keberadaan tafsiran bahwa kesadaran akan ketelanjangan merupakan tanda kerusakan total, mulai dari hilangnya kesucian, destruksinya relasi, bahkan awal dari “generasi telanjang.” Interpretasi ini sangat terasa normatif dan mengacuhkan posibilitas telaah lain.

Ketelanjangan dapat dipandang tidak sebagai keruntuhan, namun sebagai momen refleksivitas, kesadaran diri yang sebelumnya tidak ada. Tentunya sebagai pembaca trajektori sejarah, dalam banyak tradisi filsafat, kesadaran diri malah menjadi syarat bagi etika dan kebebasan. Dengan begitu, apa yang dikenal sebagai “kejatuhan” dapat pula dipandang sebagai transisi dari ketidaksadaran menuju kesadaran (pre to pasca knowledge).

Namun banyak pakar menolak kemungkinan ini, karena sejak awal mereka telah memposisikan pengetahuan sebagai esensi yang negatif. Akibatnya, seluruh narasi menjadi tertutup, tidak ada ruang bagi reinterpretasi, tidak ada arena bagi ambiguitas. Segala sesuatu dipaksakan masuk ke dalam skema moral yang rigid.

Dikala seluruh bagian ini dirangkum, maka terpantul realitas bahwa banyak kerangka nalar yang mengalami kegagalan menjaga koherensi pada tiga level. Ontologis, dengan menjadikan Adam sebagai Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Epistemologis, dimana Pengetahuan sebagai sesuatu yang terpisah dari kuasa. Dan politis, yakni peristiwa teologis dibaca sebagai peristiwa politik modern.

Kegagalan ini bagi saya bukan kebetulan, namun konsekuensi dari satu problem utama, bahwa kerap kali kita berupaya meleburkan terlalu banyak domain tanpa perangkat konseptual yang memadai. Apa yang mula-mula terlihat sebagai narasi masif tentang asal-usul negara-bangsa nyatanya malah menyingkap dirinya sebagai konstruksi yang sarat akan patahan.

Retakan itu tidak bersifat insidental, ia struktural, dan ada di setiap lapisan argumentasi. Teks ini tidak runtuh karena satu kesalahan, namun karena akumulasi inkonsistensi, banyak ingin teologis, tetapi juga politis, ingin filosofis, tetapi tetap dogmatis, ingin genealogis, tetapi tetap melacak asal-usul. Dan di sinilah paradoksnya menjadi utuh, bahwa dikala orang mencoba mengeksplanasikan lahirnya keteraturan, mereka justru gagal mengatur logikanya sendiri.

Kini saya akan mengantar anda tidak hanya retakan metodologis dan ontologis telah dibuka, namun kita memasuki inti ideologis teks: bagaimana “dosa” ditransformasikan menjadi kategori politik, bagaimana negara diselundupkan sebagai representasi Tuhan, dan bagaimana seluruh konstruksi itu berusaha mengukuhkan suatu teopolitik tersembunyi dengan meminjam terminologi modern seperti biopolitik.

Di sinilah kritik tak lagi bersifat korektif, melainkan dekonstruktif, membongkar tidak hanya kesalahan, namun mekanisme produksi makna itu sendiri. Banyak teks yang secara implisit melakukan aksi yang sangat problematis, dengan menggeser “dosa” dari ranah teologis menuju ranah politik, lalu mengaplikasikannya seakan memiliki fungsi struktural yang serupa dengan pelanggaran hukum dalam negara.

Akan tetapi, “dosa” tidak sekadar pelanggaran norma; ia merupakan konsep teologis yang bertaut dengan relasi eksistensial antara manusia dan Tuhan. Sementara itu, pelanggaran hukum dalam politik merupakan relasi antar-subjek dalam ruang sosial yang diatur oleh institusi. Dengan menyelaraskan keduanya, kita akan melakukan transmutasi kategori tanpa justifikasi konseptual.

Lebih jauh lagi, terjadi penyiratkan bahwa semenjak kejatuhan di Eden, manusia masuk kondisi “bersalah” yang lalu menjadi dasar bagi lahirnya subjek hukum dan subjek politik. Ini merupakan klaim besar, namun tidak pernah dibuktikan secara argumentatif. Ia hanya diasumsikan. Dalam paradigma yang lebih kritis, subjek hukum tidak lahir dari “dosa,” namun dari kebutuhan mengatur relasi sosial dalam kondisi pluralitas.

Dengan begitu, bila menautkan dosa sebagai fondasi politik bagi saya merupakan bentuk teologisasi politik, bukan analisis politik itu sendiri. Nah, salah satu titik paling radikal, sekaligus paling problematis, yang kerap berkelindan dalam ruang publik adalah klaim bahwa negara-bangsa merupakan representasi Tuhan, sebagaimana Adam merupakan citra Tuhan di Eden. Ini bukan lagi analogi, namun transfer legitimasi dari teologi ke politik.

Namun apakah dengan melakukan operasi ideologis yang halus nan berbahaya, dengan menaturalisasi negara dengan membungkusnya dalam aura ilahi secara empirik tidaklah berlebihan? Karena, dalam sejarah pemikiran politik kontemporer, justru terjadi proses sebaliknya, yakni sekularisasi kekuasaan.

Negara modern lahir tidak sebagai representasi Tuhan, namun sebagai hasil negosiasi manusia untuk menghindari kekacauan dan kekerasan. Dengan mengesampingkan kompleksitas proses ini, kita mengembalikan negara ke dalam horizon teologis, seakan-akan kedaulatan politik merupakan kontinuitas dari otoritas ilahi. Bagi saya ini adalah bentuk regresi konseptual, di mana modernitas dipandang dengan lensa pramodern. Begitu primordial.

Lebih problematis lagi, dikala negara adalah representasi Tuhan, maka kekuasaan negara menjadi tak terbantahkan. Kritik bagi negara dapat dengan mudah dikukuhkan sebagai bentuk “pembangkangan.” Janganlah secara implisit membuka jalan pikir bagi legitimasi kekuasaan yang absolut untuk mengeram lebih lama di dunia ini.

Acapkali banyak orang yang menyatakan bahwa dalam negara modern, konstitusi menggeser eksistensi pohon kehidupan, dan hukum positif mereposisi titah ilahi. Sekilas, ini terlihat sebagai metafora yang gemilang. Namun, bila didekomposisi lebih komprehensif, ia tidak bertahan secara konseptual.

Pohon kehidupan dalam narasi Eden adalah simbol eksistensial, ia menjadi kehidupan itu sendiri, bukan sebatas aturan. Sementara konstitusi merupakaan dokumen politik yang mengatur relasi kekuasaan. Dengan menyamakan keduanya, kita melakukan over-extension metaforis, memperluas makna simbol sampai kehilangan spesifisitasnya.

Akibatnya, analogi yang sama tidak mengeskplanasikan apa pun, ia hanya menciptakan kesan kedalaman tanpa substansi. Perlu juga kita ketahui bersama, hukum positif tidak pernah menggantikan perintah ilahi, karena keduanya beroperasi dalam domain yang berbeda. Yang satu sifatnya transenden, yang lain imanen. Kecenderungan manusia yang meleburkan keduanya akan mengaburkan perbedaan yang seharusnya dijaga.

Dimensi lain yang ingin saya eksplanasikan lebih lanjut adalah kegagalan kita dengan mendeklarasikan bahwa manusia pasca-Eden adalah “subjek terbelah” yang kehilangan keutuhan yang kemudian mencari pemulihan melalui simbol-simbol negara. Ini merupakan salah satu bagian indikatoris paling menarik, karena membuka probabilitas pembacaan psikopolitik.

Tapi, sekali lagi, potensi yang tidak dikembangkan secara kritis. Banyak yang hanya berhenti pada klaim bahwa negara menjadi sarana kompensasi atas kehilangan tersebut. Masalahnya adalah, klaim seperti tidak memaparkan bagaimana proses itu terjadi. Bagaimana subjek yang kehilangan “jouissance” yang lalu menginvestasikan makna pada simbol negara? Bagaimana mekanisme identifikasi itu beroperasi?

Tanpa eksplanasi, argumen ini hanyalah spekulasi yang tidak terverifikasi. Subjek memang terbelah, namun bukan karena peristiwa historis seperti Eden, tapi karena struktur bahasa itu sendiri. Oleh sebab itu, kehilangan bukanlah akibat kejatuhan, namun kondisi dasar eksistensi manusia. Kerap kita gagal melihat ini, karena senantiasa terjerat pada narasi asal-usul.

Akibatnya, kita membaca struktur sebagai sejarah, dan sejarah sebagai struktur. Selanjutnya, bila kita berupaya menautkan kejatuhan Eden dengan lahirnya biopolitik, seolah-olah sejak saat itu manusia mulai berada dalam rezim pengelolaan kehidupan, secara hipotesis boleh saja. Namun, penggunaan konsep ini sangat longgar dan tidak presisi.

Tentunya kita semua yang menggeluti paham kekuasaan pasti tahu, biopolitik merujuk pada cara modern negara mengelola populasi, melalui statistik, kesehatan, reproduksi, dan sebagainya. Ini merupakan fenomena historis yang spesifik, bukanlah kondisi universal sejak awal manusia. Dengan mengaitkannya dengan Eden, saya rasa kita sudah melakukan ahistorisasi konsep, dengan menghilangkan konteks historisnya serta membuatnya seakan dalil itu berlaku sepanjang waktu.

Ini membuat konsep yang kehilangan maknanya. Ada berkelindan argumentasi bahwa sejak kejatuhan, manusia berada dalam kondisi kerja, penderitaan, dan kekuasaan duniawi. Ini memang kompatibel dengan narasi teologis, namun tidak otomatis berarti adanya biopolitik. Tidak setiap bentuk pengelolaan kehidupan merupakan biopolitik dalam artian yang ketat.

Pada akhirnya, banyak yang berkonklusi bahwa retakan di Eden membuka jalan untuk lahirnya sistem kuasa baru yang kemudian berkembang menjadi negara-bangsa. Ini bagi saya merupakan bentuk teleologi terselubung. Sejarah dipangang seolah-olah punya arah yang jelas, dari Eden menuju negara. Padahal, tidak ada keharusan bahwa retakan tersebut harus berujung pada negara-bangsa.

Banyak bentuk organisasi sosial lain yang mungkin muncul. Bila kita senantiasa berkutat pada kondisi seperti ini dengan tidak hanya menjelaskan sejarah, namun juga mengarahkannya, maka kita secara sadar ataupun tidak menjadikan negara sebagai tujuan implisit. Hal seperti itu tidak menjadi analisis.

Bila saya merangkum bagian ini, maka terindikasi bahwa kerap kali banyak melakukan tiga operasi utama. Pertama, menjadikan dosa sebagai dasar politik, tanpa mendikotomi domain teologis dan sosial. Kedua, menaturalisasi negara sebagai representasi Tuhan, sehingga kekuasaan memperoleh legitimasi absolut. Ketiga, menggunakan konsep modern secara ahistoris, untuk mendukung narasi yang sebenarnya tidak kompatibel.

Ini berimplikasi pada sebuah konstruksi yang terlihat megah, namun sebenarnya rapuh, sebuah bangunan teopolitik yang berdiri di atas metafora yang terlalu, konsep yang disalahpahami, serta esensi logika yang tidak konsisten. Dan di titik ini, saya akan memberi kritik bahwa kita tidak hanya gagal mengeksplanasikan hubungan relasional antara Eden dan negara-bangsa, namun juga menciptakan ilusi bahwa hubungan tersebut memang ada.

Dimensi akhir yang ingin saya semayamkan pula dalam risalah ini setelah pembongkaran bertingkat, dari cacat metodologis, kontradiksi ontologis, kekeliruan epistemologis, sampai operasi ideologis yang terselubung, adalah bagian yang tidak lagi bertugas mendestruksi secara katastrofik, namun membangun ulang.

Akan tetapi rekonstruksi ini tidak ditujukan sebagai pengganti dogma lama dengan dogma baru, namun sebagai upaya membuat ruang berpikir yang lebih jernih, lebih disiplin, serta lebih bertanggung jawab secara konseptual. Sehingga episentrum kuriositasnya kini bermutasi, bila narasi dalam nalar kita gagal mengeksplanasikan hubungan relasional antara Eden dan negara-bangsa, maka bagaimana kaitan antara mitos, teologi, dan politik seharusnya dipahami tanpa jatuh pada ilusi genealogis?

Langkah pertama yang bijak dalam rekonstruksi ininadalah melakukan apa yang gagal dilakukan banyak pakar kekuasaan, yaitu membedakan domain epistemik secara tegas. Mitos (Eden) beroperasi dalam ranah simbolik, sementara Teologi beroperasi dalam ranah iman dan refleksi transenden, dan Politik beroperasi dalam ranah relasi sosial dan institusi. Ketiganya bisa saling berinteraksi, namun tidak dapat direduksi satu sama lain apalagi dileburkan.

Dikala mitos diaplikasikan sebagai fondasi langsung bagi teori politik, yang terjadi bukan sintesis, namun distorsi. Di sini, pelajaran krusial dapat diambil adalah teritori antara apa yang dapat diketahui (fenomena) dan apa yang hanya dapat dipikirkan (noumena) harus dijaga. Eden, sebagai narasi teologis, berada dalam ranah yang tidak dapat diperlakukan sebagai fakta politik tanpa kehilangan maknanya.

Dengan begitu, rekonstruksi dimulai dari disiplin pemisahan, dan pengakuan bahwa tidak semua yang bermakna secara simbolik dapat dijadikan dasar analisis politik. Bila ada sebelumnya gagal karena memutlakkan “asal-usul,” maka rekonstruksi harus mengembalikan genealogi ke pengertiannya yang lebih ketat.

Sebagai Foucaultdian, genealogi bukan pencarian origin, namun analisis tentang bagaimana praktik, institusi, dan konsep terbentuk melalui relasi kuasa yang historis dan kontingen. Dengan begitu, negara-bangsa tidak perlu ditelusuri ke Eden, melainkan ke proses sekularisasi, pembentukan kedaulatan, serta transformasi sosial-ekonomi.

Eden, dalam lanskap ini, tidak menjadi titik asal, namun bisa ditelaah sebagai arsip simbolik, sebuah narasi yang mungkin mempengaruhi cara manusia memahami kuasa, tapi bukan fondasi langsung dari institusi politik. Ini adalah pergeseran krusial dari melacak “awal yang murni” menuju memahami “proses yang kompleks.”

Rekonstruksi juga menuntut dekonstruksi dikotomi palsu antara kuasa dan pengetahuan. Alih-alih melihat kejatuhan sebagai peralihan dari kuasa ke pengetahuan, kita harus pahan bahwa keduanya selalu saling bertaut. Pengetahuan memproduksi kuasa, kuasa memproduksi pengetahuan. Sehingga, narasi Eden dapat dipandang ulang bukan sebagai kehilangan kuasa, tetapi sebagai transformasi bentuk kuasa, dari relasi langsung menuju relasi yang dimediasi oleh simbol, bahasa, dan norma.

Aksi ini akan membuka posibilitas baru, bahwa pengetahuan tidak lagi dilihat sebagai sumber kejatuhan, melainkan sebagai kondisi bagi kompleksitas kehidupan manusia. Salah satu koreksi paling esensial juga adalah menolak klaim bahwa negara merupakan representasi Tuhan. Negara harus dipahami sebagai konstruksi historis, hasil dari kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan komunal dalam kondisi pluralitas dan konflik.

Di sini, pemikiran saya dapat menjadi titik rujukan, bahwa negara lahir bukan dari kehendak ilahi, tetapi dari upaya manusia menghindari kekacauan (state of nature). Bahkan dalam bentuknya yang paling kuat, negara tetap merupakan produk manusia, bukan refleksi Tuhan.

Dengan begitu, legitimasi negara bersifat politik, bukan teologis. Ketaatan itu kontraktual, bukan sakral, dan kekuasaan selalu terbuka untuk kritik. Rekonstruksi ini penting untuk menghindari sakralisasi kekuasaan yang berbahaya. Disaat kita melabeli manusia sebagai subjek yang “terbelah” akibat kejatuhan, lalu mencari pemulihan melalui negara, saya ingin rekonstruksi menggeser posisi ini.

Subjek manusia tidak sekadar korban sejarah atau dosa, melainkan agen yang aktif dalam membingkai dunia sosialnya. Politik justru lahir dari kapasitas manusia untuk bertindak bersama (action), bukan dari kehilangan. Negara bukan kompensasi atas kehilangan Eden, ia adalah hasil dari tindakan kolektif manusia. Ini mengembalikan dimensi politik sebagai ruang liberalisasi, bukan sekedar ruang penebusan.

Yang ingin saya pertegas adalah, rekonstruksi tidak menolak mitos, tetapi menempatkannya secara proporsional. Sehingga secara presisi, Eden dapat dipandang sebagai refleksi simbolik tentang asal-usul manusia, narasi tentang batas, larangan, serta kebebasan, atau metafora tentang kondisi eksistensial.

Tapi, ia tidak dapat dijadikan dasar langsung bagi teori negara tanpa melalui proses interpretasi yang kritis. Karena mitos berfungsi sebagai sumber makna, bukan sebagai fondasi institusional. Bila seluruh rekonstruksi ini dirangkum, maka saya sebenarnya menolak absolutisasi asal-usul, serta ingin memisahkan domain epistemik. Kita juga harus memandang kuasa dan pengetahuan sebagai relasi, sehingga dapat menempatkan negara dalam konteks historisnya, serta mengembalikan subjek sebagai agen aktif.

Jangan membaca mitos sebagai simbol, bukan fakta politik. Dengan langkah-langkah ini, relasi antara Eden dan negara-bangsa tidak lagi dipaksakan, tetapi dipahami secara lebih jujur, bukan sebagai garis lurus, namun sebagai resonansi simbolik yang tidak menentukan secara langsung.

Pada akhirnya, bahaya terbesar bukanlah kesalahan logika, tapi ilusi yang terlihat menggiurkan dan masuk akal. Banyak risalah yang terlihat benar karena mampus menyusun narasi yang koheren secara retoris, memanfaatkan simbol yang kuat secara emosional, serta menghubungkan hal-hal yang tampak berkaitan. Tapi, justru di situlah kritik harus berdiri dengan menseparatsi antara koherensi retoris dan validitas konseptual.

Rekonstruksi dalam risalah saya ini tidak menawarkan kebenaran baru yang absolut, namun membuka ruang bagi kesadaran bahwa setiap narasi, termasuk yang tampak paling sakral sekalipun, harus tetap tunduk pada kritik rasional.