Sejarah Depok: Punya 9 Presiden, Tanah Partikelir Cornelis Chastelein

Depok menyimpan sejarah yang jauh lebih panjang dibanding sekadar wilayah penyangga Jakarta. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Depok adalah sebuah wilayah otonom berbentuk tanah partikelir yang memiliki sistem pemerintahan sipilnya sendiri, bahkan pernah dipimpin oleh seorang presiden.

Kisah panjang ini tak lepas dari sosok penting bernama Cornelis Chastelein. kumparan berbincang dengan Koordinator Bidang Sejarah Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Boy Loen untuk mengupas sejarah Depok yang sesungguhnya. Begini kisahnya.

Dari petinggi VOC menjadi tuan tanah "humanis"

Syahdan, di akhir abad ke-17. Cornelis Chastelein, seorang petinggi VOC, memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut penuturan Boy, alasannya sangat prinsipil: ia tidak setuju dengan kebijakan kolonial yang menindas kaum pribumi dan menolak sistem kerja rodi.

Karena sudah paham seluk-beluk VOC, Chastelein tidak takut untuk mundur. Ia kemudian mencari lahan luas dan pada tahun 1695 membeli tanah di kawasan yang kini kita kenal sebagai Depok.

"Saat Chastelein membelinya, lahan Depok ini sangat strategis karena dilalui oleh Sungai Ciliwung, memfasilitasi transportasi dari Batavia ke Depok," jelas Boy Loen, Kamis (23/4).

Berbeda dengan tuan tanah kolonial lainnya, Chastelein membeli lahan ini dengan uangnya sendiri. Untuk mengelolanya menjadi perkebunan lada, pala, karet, dan kopi, ia membeli sejumlah budak.

Mayoritas dari mereka didatangkan dari Bali, pada era kolonial, budak asal Bali dikenal sebagai tenaga yang paling banyak diperdagangkan karena keahlian mereka dalam sistem irigasi (subak), sehingga kebun jarang mengalami gagal panen.

Wasiat pembebasan budak dan lahirnya "Kaoem Depok"

Sebagai seorang penganut Kristiani yang taat, Cornelis Chastelein tidak memperlakukan budaknya dengan kejam. Boy menceritakan Chastelein justru sangat memikirkan masa depan mereka. Setelah seharian bekerja di ladang, para budak dikumpulkan pada sore hari untuk diajarkan membaca dan menulis, melalui media yang paling mudah diakses saat itu: Alkitab.

Menyadari usianya tak lagi muda, Chastelein membuat keputusan revolusioner yang mendobrak hierarki Hindia Belanda. Dalam surat wasiatnya, ia memerdekakan para budaknya dan mewariskan tanah Depok miliknya kepada mereka.

"Budak yang dulunya diperlakukan seperti objek tak berharga, kemudian dinaikkan statusnya menjadi setara dengan Chastelein, orang Belanda," ujar Boy.

Dari para mantan budak inilah lahir 12 marga (fam) asli Depok:

• Loen

• Leander

• Bacas

• Jonathans

• Tholense

• Isakh

• Jacob

• Laurens

• Samuel

• Zadokh

• Joseph

Ada pula marga Soedira, keturunan budak tertua asal Bali yang dihormati dan dianggap sebagai "saudara tua". Kini, keturunan mereka dengan bangga menyebut diri sebagai "Kaoem Depok".

Dipimpin presiden

Seiring berjalannya waktu, Kaoem Depok membutuhkan organisasi resmi berbadan hukum untuk mengelola tanah partikelir warisan tersebut. Pada tahun 1913, terbentuklah pemerintahan sipil yang disebut Gemeente Bestuur Te Depok.

Pemerintahan otonom ini dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Presiden, dibantu oleh sekretaris, bendahara, dan anggota. Sejak 1913 hingga 1952, Depok tercatat memiliki 9 presiden. Presiden pertamanya adalah Garret Jonathans, dan presiden terakhirnya adalah Johannes Mathijs (J.M.) Jonathans.

Di bawah Gemeente Bestuur, kesejahteraan masyarakat Depok begitu terjamin. Pendidikan dan ketersediaan pangan digratiskan. Lulusan sekolah di Depok mahir berbahasa Belanda, sehingga mereka mudah diterima bekerja di perusahaan besar seperti De Javasche Bank (kini Bank Indonesia) di Batavia (kini Jakarta).

Akibat kentalnya pengaruh Belanda di sana, orang-orang Depok yang kerap naik kereta menuju Batavia untuk bekerja dan selalu mengobrol dalam bahasa Belanda yang fasih, orang-orang dari luar Depok yang mendengarnya mulai menjuluki mereka sebagai "Belanda Depok."

Bahkan ada seloroh candaan apabila kereta dari Batavia menuju Bogor atau sebaliknya ketika berhenti di Depok, persisnya di Stasiun Depok Lama, kerap terdengar teriakan “Selamat datang di Amsterdam”, ujar Boy.

Asal nama Depok dan Chastelein yang menolak dikultuskan

Boy Loen juga meluruskan berbagai narasi sejarah keliru yang beredar luas di media sosial. Pertama, soal asal-usul nama Depok.

Banyak narasi menyebut Depok adalah singkatan dari bahasa Belanda De Eerste Protestantse Organisatie van Kristenen (DEPOK). Menurut Boy, itu adalah mitos. Istilah itu baru muncul di tahun 1960-an saat era Trikora (konflik Irian Barat), ketika diaspora orang Depok di Belanda tak bisa pulang ke Indonesia. Dalam sebuah acara reuni, mereka membuat akronim itu sekadar untuk meluapkan rindu pada kampung halaman.

"Orang Belanda tidak pernah menulis Kristen itu pakai huruf K, tapi C-H. Jadi kalau mau akronim dari bahasa Belanda harusnya D-E-P-O-C," tegas Boy.

Asal mula nama Depok pun menurutnya jauh lebih lokal: berasal dari kata "padepokan", merujuk pada tempat orang-orang dahulu bertapa atau bersemedi di bebatuan tepi Sungai Ciliwung yang tenang.

Boy juga memastikan semua gambar wajah Cornelis Chastelein yang beredar di internet adalah tidak otentik. Semasa hidup, Chastelein sangat rendah hati dan menolak keras dikultuskan.

Chastelein melarang wajahnya dilukis, bahkan berpesan agar batu nisannya dibiarkan kosong agar orang tidak datang meminta pesugihan. Makamnya di Gereja Sion, Jakarta, hingga kini hanya ditandai dengan tiga cincin besi yang bisa dibuka, tanpa ukiran nama sama sekali.

Akhir status tanah partikelir dan gabung Indonesia

Pemerintahan sipil dan status tanah partikelir Depok berakhir dengan damai pada tahun 1952. J.M. Jonathans, sang presiden terakhir, menyadari era Hindia Belanda telah usai dan mereka kini berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pertemuan bersejarah itu digelar di halaman rumah J.M. Jonathans, berada di depan bekas Rumah Sakit Harapan, Depok. Utusan dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Residen Bogor datang untuk bernegosiasi.

Pemerintah RI, yang mengetahui tanah itu dulunya dibeli secara sah oleh Chastelein, memberikan ganti rugi. Dengan demikian, Gemeente Bestuur batal demi hukum, dan Depok resmi menjadi bagian dari NKRI.

Alih-alih membagikan uang ganti rugi secara tunai kepada warga, Presiden J.M. Jonathans dan pengurus lainnya sepakat menggunakan dana itu untuk mendirikan Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), yayasan yang hingga kini meneruskan tongkat estafet untuk merawat aset, sejarah, dan kebudayaan Kaoem Depok.

"Kalau orang mau tahu soal Depok, mulailah dari kisah Cornelis Chastelein," pungkas Boy Loen yang mengaku senang upaya itu juga didukung oleh pemerintah Kota Depok.

Kini, setiap 28 Juni, bertepatan dengan tanggal wafatnya Chastelein pada 1714, warga Kaoem Depok merayakan Hari Depok. Bukan Hari Jadi Kota Depok yang baru berusia 27 tahun, melainkan peringatan atas warisan Chastelein yang, dihitung dari wafatnya, telah memasuki usianya yang ke-312 tahun.