Saran Ekonom Agar BBM Subsidi Tepat Sasaran

Tren masyarakat beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi imbas kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai terjadi. Hal itu dinilai berpotensi membuat subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai jika desain subsidi tak diperbaiki maka pemerintah berpotensi menghadapi tekanan ganda, yaitu harga subsidi yang lebih mahal dan konsumsi subsidi yang semakin besar.

“Sehingga, solusi utamanya bukan sekadar mengimbau masyarakat menghemat BBM, tetapi memperbaiki desain subsidi. Prioritasnya adalah memastikan subsidi tepat sasaran melalui pembatasan penerima dan secara bertahap mengalihkan subsidi dari berbasis harga menjadi berbasis penerima manfaat. Dengan begitu, anggaran lebih efisien dan tidak banyak dinikmati kelompok berpendapatan tinggi,” kata Yusuf kepada kumparan, Minggu (19/7).

Di samping itu, ia melihat pemerintah dalam jangka menengah perlu meningkatkan produksi minyak domestik untuk mengurangi kebergantungan pada impor sampai menyiapkan ruang fiskal yang cukup. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar pemerintah membangun instrumen seperti pajak energi atau pajak karbon agar sistem subsidi menjadi lebih berkelanjutan.

Terkait tren peralihan ke BBM subsidi oleh masyarakat, Yusuf menilai hal itu bukan sekadar perubahan preferensi konsumen, melainkan respons rasional terhadap perbedaan harga.

“Selama selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi tetap lebar, perpindahan ini akan terus terjadi karena konsumen akan memilih alternatif yang lebih murah dengan fungsi yang relatif sama,” ujar Yusuf.

“Masalahnya, kondisi ini memperbesar beban subsidi di saat Indonesia masih bergantung pada impor minyak. Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor meningkat dan belanja subsidi ikut membengkak. Di sisi lain, semakin banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi sehingga volume subsidi juga bertambah,” tambahnya.

Selaras, Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengatakan peralihan masyarakat ke BBM subsidi merupakan konsekuensi yang sulit dihindari ketika selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi semakin lebar.

"Ketika ada kenaikan harga BBM nonsubsidi yang signifikan, maka pasti akan terjadi migrasi konsumen. Selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang sangat lebar, sekitar 1,65 kali lipat, membuat ada insentif untuk membeli BBM bersubsidi, terutama untuk kendaraan bermotor roda dua," kata Nailul.

Menurutnya, meningkatnya permintaan BBM subsidi berpotensi membuat kuota yang telah ditetapkan pemerintah membengkak. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan, yakni membatasi penyaluran BBM subsidi atau menambah kuota.

"Menambah kuota akan berimbas pada APBN yang saat ini juga sedang mengalami kondisi tidak baik. Sementara pembatasan kuota membuat BBM subsidi menjadi lebih sulit dicari," ujarnya.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan penambahan kuota BBM subsidi melalui realokasi anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya melihat sebaiknya kuota BBM subsidi ditambah dengan realokasi dari dana MBG," katanya.

Sebelumnya, tren peralihan tersebut sudah dicatat oleh BPH Migas. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan tren tersebut terjadi baik di lini bensin maupun bahan bakar diesel.

“Ini pasca kenaikan jenis bahan bakar umum baik itu Dex Series dan kemudian Pertamax dan lain-lain itu terjadi kenaikan di mana masyarakat cenderung yang semula menggunakan BBM nonsubsidi beralih menjadi subsidi,” kata Wahyudi dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Kamis (16/7).

Wahyudi juga memaparkan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tahun 2026 dengan data per 30 Juni 2026.

Untuk JBT minyak tanah dari kuota tahun 2026 sebesar 0,53 juta kiloliter realisasinya mencapai 0,26 juta kiloliter atau sekitar 48,91 persen dari kuota. Sementara itu, JBT minyak solar yang memiliki kuota sebesar 18,64 juta kiloliter hingga akhir Juni, realisasi penyalurannya mencapai 9,48 juta kiloliter atau sekitar 50,85 persen dari kuota tahunan.

JBKP Pertalite yang memperoleh kuota 29,17 juta kiloliter saat ini realisasi penyalurannya mencapai 13,96 juta kiloliter. Angka tersebut setara dengan 47,68 persen dari kuota yang ditetapkan.

Tren tersebut juga selaras dengan pernyataan Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, di kesempatan yang sama. Ia juga menyebut ada peningkatan konsumsi BBM subsidi.

“Sejak Pertamina melakukan penyesuaian harga khususnya BBM JBU per 18 April yang lalu telah terjadi perubahan perilaku konsumen untuk konsumsi BBM yang saat ini terjadi peningkatan konsumsi BBM khususnya produk BBM PSO baik itu Pertalite maupun biosolar,” ujar Eko.

Eko memaparkan berdasarkan data per Juli 2026, proporsi Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen atau naik 4,9 persen.

“Jadi hampir 5 persen komposisi BBM gasoline itu sudah bergeser kepada BBM PSO. Dampaknya adalah saat ini produk-produk BBM JBU khususnya Pertamax Series terjadi penurunan hampir 18 persen,” ungkap Eko.

Sementara itu, proporsi Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen, sementara Pertamax Turbo turun dari 1,3 persen menjadi 0,7 persen, dan Pertamax Green 95 naik tipis dari 0,1 persen menjadi 0,2 persen.

Dari sisi volume penyaluran, Pertalite mencatat kenaikan rata-rata penyaluran sebesar 9,4 persen atau sekitar 7.129 kiloliter per hari dibandingkan kondisi normal. Sebaliknya, penyaluran Pertamax Series yang mencakup Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo turun 18 persen atau sekitar 4.476 kiloliter per hari.

Sementara itu, pada kelompok gasoil, proporsi Biosolar meningkat dari 93,0 persen menjadi 94,2 persen. Di sisi lain, proporsi Dexlite turun dari 4,1 persen menjadi 3,5 persen dan Pertamina Dex turun dari 2,9 persen menjadi 2,3 persen.

Dari sisi penyaluran, Biosolar mengalami kenaikan rata-rata sebesar 13,9 persen atau sekitar 6.725 kiloliter per hari dibandingkan kondisi normal. Sebaliknya, penjualan Dex Series yang terdiri dari Dexlite dan Pertamina Dex turun 6,4 persen atau sekitar 232 kiloliter per hari.