Republik Autoimun

Dalam sosiologi politik, negara dibentuk sebagai instrumen kolektif untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, mengelola konflik, dan menjamin kesejahteraan warga. Negara memperoleh legitimasi bukan semata karena memiliki kuasa, melainkan juga karena kekuasaan itu dipakai untuk kepentingan umum.

Ketika fungsi tersebut berjalan, negara hadir sebagai pelindung. Namun ketika fungsi itu meleset dan menyimpang, negara dapat berubah menjadi ancaman bagi masyarakatnya sendiri. Pada kondisi demikain, istilah "Republik Autoimun" menjadi relevan.

Dalam dunia medis, autoimun adalah keadaan ketika sistem pertahanan tubuh gagal membedakan ancaman dari luar dengan jaringan tubuhnya sendiri. Akibatnya, organ yang seharusnya dijaga justru diserang.

Jika kita menggunakan metafora ini dalam kehidupan bernegara, gejala serupa tampak ketika aparatus negara kehilangan orientasi publiknya. Kritik warga dipandang sebagai gangguan. Partisipasi dianggap hambatan. Perbedaan pendapat dipersepsikan sebagai permusuhan. Energi negara lalu habis untuk upaya mengendalikan, bukan melayani masyarakat.

Gejala ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan melalui pelanggengan kebiasaan politik yang keliru. Kekuasaan kemudian terpola dan terorientasi untuk lebih sibuk menjaga citra daripada memperbaiki substansi.

Institusi lebih menuntut kepatuhan daripada akuntabilitas. Aparat lebih cepat merespons suara kritis daripada keluhan sosial. Negara tampak aktif, bahkan hiperaktif, tetapi aktivitasnya makin jauh dari kebutuhan warga.

Salah satu tanda utama republik autoimun adalah kriminalisasi terhadap kritik. Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan mekanisme koreksi yang sehat. Ia memberi sinyal atas kesalahan kebijakan, penyimpangan birokrasi, dan kebutuhan masyarakat yang diabaikan.

Namun ketika kritik dibalas intimidasi, pembatasan ruang sipil, atau stigmatisasi, negara justru menutup saluran umpan balik yang dibutuhkannya sendiri. Negara yang anti-kritik pada dasarnya sedang menolak proses penyembuhan.

Gejala berikutnya adalah ketimpangan penegakan hukum. Hukum tampak tegas kepada kelompok lemah, tetapi lentur terhadap mereka yang memiliki akses kuasa dan modal. Dalam keadaan seperti itu, hukum kehilangan sifat impersonal sekaligus imparsialnya. Lalu efeknya, masyarakat melihat dan menyadari bahwa aturan tidak berlaku sama bagi semua orang. Dan ketika keadilan terasa selektif, kepercayaan publik terkikis sedikit demi sedikit.

Republik autoimun juga terlihat dari kebijakan publik yang berjarak dengan kenyataan sosial. Negara sering menggambarkan dan membahasakan keberhasilan melalui angka pertumbuhan, investasi, dan capaian administratif.

Semua data itu tentu saja penting, tetapi tidak cukup, dan sering kali juga tidak memotret realitas lapangan. Jika pada saat yang sama biaya hidup meningkat, pekerjaan tidak stabil, layanan dasar sulit diakses, dan ketimpangan melebar, keberhasilan statistik tidak otomatis menjadi kesejahteraan sosial.

Masalah lain yang kerap menyertai adalah konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran sempit. Keputusan strategis makin banyak ditentukan oleh elite politik dan ekonomi, sementara partisipasi publik menjadi formalitas. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi daya wakilnya menurun. Negara tidak lagi menjadi arena kepentingan umum, tetapi ruang tawar-menawar antarkelompok berpengaruh.

Akumulasi dari gejala-gejala tersebut melahirkan dampak sosial yang serius. Masyarakat menjadi sinis terhadap politik. Generasi muda kehilangan kepercayaan pada institusi publik. Orang-orang kapabel dan kompeten enggan masuk birokrasi karena sistem lebih menghargai kedekatan daripada kemampuan. Ruang publik dipenuhi kecurigaan, polarisasi, dan kelelahan sosial. Dari luar negara seolah tampak normal, tetapi di dalamnya terjadi erosi legitimasi.

Perlu dicatat, republik autoimun tidak selalu ditandai keruntuhan mendadak. Justru sering ia berlangsung diam-diam. Pemilu tetap ada. Program tetap jalan. Gedung dan infrastruktur tetap dibangun. Aneka seremoni juga tetap berjalan. Namun, hubungan antara negara dan warganya terus menipis. Negara kehilangan kemampuan mendengar, sementara warga kehilangan alasan untuk percaya.

Karena itu, pemulihan tidak cukup dilakukan dengan pergantian elite atau perbaikan citra komunikasi. Yang dibutuhkan adalah reorientasi institusional. Negara harus kembali diposisikan sebagai pelayan kepentingan umum. Supremasi hukum ditegakkan tanpa pilih kasih. Ruang sipil dijaga sebagai saluran kritik yang sah. Meritokrasi harus dapat mengalahkan patronase. Kebijakan publik harus bertolak dari kenyataan sosial, bukan sekadar target administratif.

Pada akhirnya, kesehatan sebuah republik tidak bisa ditakar dari megahnya bangunan, ekspansifnya proyek, tingginya anggaran, atau meriahnya seremoni. Ia diukur dari rasa aman warga, keadilan yang terwujud nyata, kesempatan yang terbuka merata, dan harapan atas masa depan. Jika negara mulai memusuhi fungsi-fungsi itu, sesungguhnya ia sedang menyerang dan menyakiti dirinya sendiri.