Rano Karno Mau Bangun Markas Satpol PP

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyoroti kondisi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta yang hingga kini belum memiliki markas komando (mako). Ia menilai kondisi tersebut tidak ideal bagi institusi penegak ketertiban di ibu kota.

“Saya kemarin berkunjung ke Satpol PP. Ya, Anda bisa bayangkan instansi yang begitu besar nggak punya mako,” ujar Rano Karno di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4).

Ia menyebut keberadaan markas merupakan hal mendasar dalam mendukung operasional Satpol PP. Menurutnya, kondisi saat ini membuat penempatan personel menjadi tidak optimal.

“Ya maaf lah, ya saya nggak bilang yang lain over yang lain tidak, tapi kan bahasanya kerjanya agak ekstra. Tentu kesehatan menjadi prioritas,” katanya.

Karenanya, Rano mengungkapkan, pihaknya telah berencana untuk membangun markas untuk Satpol PP. Namun, wacana ini terhalang adanya efisiensi anggaran.

“Nah sebetulnya sudah didesain, sudah ada dianggarkan, cuma karena efisiensi, makanya kemarin saya sempat bicara sama Pak Gub, kayaknya kita harus evaluasi lagi deh. Karena apa lagi kita mau jadi kota global,” ujarnya.

Ia menilai kondisi Satpol PP tanpa markas sebagai hal yang janggal jika dibandingkan dengan institusi lain.

“Ya maaf istilahnya kalau misalnya polisi enggak punya Polda, aneh gitu kan. Makanya Satpol PP enggak punya mako, aneh,” kata Rano.

Soroti Beban Kerja Satpol PP

Selain soal fasilitas, Rano juga menyinggung beban kerja personel Satpol PP yang dinilai cukup berat di lapangan. Ia menyebut faktor kesehatan harus menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya manusia.

“Nah jadi itulah membuat apa ya, itu yang namanya meninggal 35 (personel Satpol PP) bukan dalam sesaat ada beberapa lah, itu risiko tugas lah,” ucap dia.

Terkait hal tersebut, Rano menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk rencana penambahan personel Satpol PP yang akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

"Kalau dia minta 5.000 (personel Satpol PP tambahan) mungkin saja, tapi akan bertahap. Nggak mungkin tidak,” ungkap dia.

Satpol PP Minta Tambahan Personel

Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan sebelumnya menyampaikan usulan penambahan personel karena adanya ketimpangan antara jumlah anggota dan beban tugas di lapangan.

Dalam satu kelurahan, Satpol PP rata-rata hanya memiliki 7 hingga 10 anggota untuk pengamanan selama 24 jam dengan sistem tiga sif.

“Usulan tersebut telah disampaikan,” kata Satriadi di Jakarta.

Ia menjelaskan, kondisi idealnya satu kelurahan membutuhkan sekitar 18 hingga 20 personel agar pembagian kerja dapat berjalan lebih optimal. Namun saat ini, keterbatasan jumlah personel membuat beban kerja per sif menjadi tinggi.

“Dengan sistem pembagian tiga sif, jumlah personel di tiap sif menjadi sangat terbatas sehingga berdampak pada tingginya beban kerja yang harus ditanggung masing-masing anggota,” ujarnya.

Satriadi juga menyampaikan bahwa saat ini total personel Satpol PP DKI Jakarta sekitar 5.000 orang, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 personel. Selain itu, ia menyebut sebagian anggota telah berusia di atas 45 tahun sehingga perlu perhatian dalam pengelolaan beban kerja.

Terkait 35 personel yang meninggal dalam kurun waktu satu tahun, ia menegaskan data tersebut merupakan kondisi faktual yang disampaikan dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, faktor usia dan kesehatan tidak dapat diabaikan dalam melihat kondisi tersebut, meski tidak seluruhnya langsung dikaitkan dengan beban kerja.

“Memang tidak semua langsung dikaitkan dengan beban kerja, tapi kondisi kekurangan personel berpotensi memperberat tugas anggota di lapangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, usulan penambahan personel dengan usia yang lebih muda juga telah diajukan sebagai langkah antisipasi.