Puan Dorong Mitigasi Kenaikan Harga Minyak Goreng Imbas Konflik Timteng

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu dinamika geopolitik global. Ia meminta Pemerintah segera mengambil langkah pengendalian dan mitigasi karena kondisi ini dinilai memberatkan masyarakat.

“Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” kata Puan, Kamis (23/4).

Saat ini, Indonesia menghadapi lonjakan harga berbagai komoditas. Pemerintah juga telah menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan. Selain itu, harga LPG nonsubsidi turut naik hingga 18% di tengah kelangkaan LPG subsidi di sejumlah daerah.

Harga minyak goreng pun terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini dipicu menguatnya harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga minyak goreng terjadi di 207 kabupaten/kota atau 57,5% wilayah pada pekan ketiga April 2026.

Secara nasional, harga rata-rata minyak goreng naik dari Rp 19.358 menjadi Rp 19.592 per liter. Bahkan, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, harga tercatat mencapai Rp 60.000 per liter.

Puan menilai kenaikan harga di lebih dari separuh wilayah Indonesia harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga,” ujarnya.

Ia menambahkan, minyak goreng merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda pembeliannya, sehingga kenaikan harga sangat membebani, terutama bagi rumah tangga dengan pengeluaran terbatas.

“Karena itu setiap kenaikan harga langsung mengubah komposisi pengeluaran harian, dan dampak bagi masyarakat adalah bagaimana satu kebutuhan pokok mulai mengambil porsi lebih besar dari belanja harian mereka," papar Puan.

Kenaikan harga BBM juga dinilai menambah beban masyarakat. Meski berlaku untuk BBM non-subsidi, Puan menyoroti kondisi di lapangan yang tidak selalu ideal.

“Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan,” ungkapnya.

“Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Dan kita ketahui bersama, kenaikan BBM maupun LPG pasti memiliki dampak turunan terhadap harga komoditas lainnya. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambah Puan.

Karena itu, ia meminta Pemerintah segera mengendalikan harga agar tidak memicu kenaikan lanjutan.

“Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat,” tegasnya.

Puan juga mendorong Pemerintah memitigasi dampak situasi geopolitik yang semakin tidak menentu, khususnya terkait harga dan ketersediaan BBM, LPG, serta minyak goreng.

“Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM dengan sudah adanya kenaikan ini, ditambah sekarang LPG dan juga minyak goreng juga naik harganya,” ucap Puan.

“Untuk kenaikan harga BBM non-subsidi tentu harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan, dan apakah harga tersebut akan terus naik atau seperti apa,” imbuhnya.

Ia juga meminta mitigasi dilakukan terhadap berbagai kemungkinan dampak lanjutan dari konflik geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

“Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop,” sebut Puan.

“Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,” sambungnya.

Menurut Puan, konflik global berpotensi memperburuk inflasi dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi ini menuntut kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk menjaga stabilitas nasional.

“Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya,” tutur Puan.

“Negara harus hadir pada titik ketika kebutuhan dasar mulai terasa berat di dapur rumah tangga, karena di situlah kualitas kebijakan paling cepat diuji,” pungkasnya.