Pramono Siapkan Jakarta Collaboration Fund untuk Danai Proyek Strategis

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai pusat pembiayaan daerah untuk menghimpun berbagai sumber pendanaan guna mendukung pembangunan proyek-proyek strategis di Ibu Kota.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat skema pembiayaan di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dan tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan APBD.

Pramono menjelaskan, APBD kini diposisikan bukan sekadar instrumen belanja pemerintah, melainkan juga sebagai pengungkit investasi dan kolaborasi. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun portofolio pembiayaan kreatif melalui berbagai skema, mulai dari obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), naming rights, climate finance, optimalisasi aset, pembiayaan melalui BUMD, investasi swasta, corporate social responsibility (CSR), hingga pendanaan pemanfaatan ruang.

“Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai hub finansial daerah untuk menghimpun berbagai instrumen pembiayaan,” kata Pramono dalam keterangannya yang diterima kumparan, Rabu (1/7).

“Melalui skema ini, pemerintah akan mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, serta mitra pembangunan dalam satu ekosistem kolaborasi,” lanjutnya.

Di sisi lain, Pramono menilai kemandirian fiskal menjadi semakin penting menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jakarta pada 2026. Nilai TKD disebut turun sekitar Rp 16 triliun atau 59,47 persen, dari Rp 27,5 triliun menjadi Rp 11,15 triliun.

“Meski ruang fiskal menyempit, program strategis seperti MRT, LRT, Transjabodetabek, pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan pelayanan publik harus tetap berjalan,” terangnya.

Sebagai bagian dari strategi pembiayaan, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Pemprov DKI juga menyiapkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun untuk membiayai proyek-proyek prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Proyek tersebut meliputi pembangunan transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, hingga gedung pemerintahan.

Lebih lanjut Pramono memastikan seluruh skema pembiayaan akan dijalankan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan investor tetap terjaga. Menurutnya, optimisme tersebut didukung oleh fundamental ekonomi Jakarta yang masih tumbuh positif.

“Ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026 dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Jakarta juga meraih opini WTP dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut. Seluruh pembiayaan akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat,” pungkasnya.

Pramono juga menjelaskan, seiring perpindahan Ibu Kota Negara, Jakarta akan terus memperkuat perannya sebagai pusat perekonomian nasional, bisnis, investasi, dan inovasi global. Karena itu, pembangunan jangka panjang tidak hanya berfokus pada layanan dasar masyarakat, tetapi juga mencakup pembiayaan 14 proyek strategis dengan nilai sekitar Rp 657 triliun.

Proyek tersebut meliputi pembangunan Jakarta Sewerage System, pengembangan MRT sepanjang 62,1 kilometer, LRT sepanjang 57,8 kilometer, serta lebih dari 100 program menuju kota global.

Sementara itu, Pramono mengatakan Jakarta menargetkan masuk jajaran Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Untuk mewujudkan target tersebut, kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan diperkirakan mencapai sekitar Rp 1.064 triliun.

“Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp 1.064 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan secara optimal,” ujar Pramono.