PKB Ajak Prabowo Ubah 108 UU: Agar Kedaulatan Ekonomi Terwujud

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan partainya akan mengajak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh partai politik untuk mengubah sekitar 108 undang-undang.

Menurutnya, perubahan regulasi tersebut diperlukan agar cita-cita mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional dapat terlaksana. Menurut Cak Imin, penyempurnaan regulasi menjadi salah satu syarat utama untuk menopang arah baru ekonomi yang tengah dibangun pemerintahan Prabowo.

“Ada 108 undang-undang yang akan kita ajak Pak Prabowo dan partai-partai untuk kita rubah agar yang disebut dengan kedaulatan ekonomi itu terwujud. Setelah kita pikir-pikir, diskusi panjang, tema yang bisa kita usung adalah arah baru ekonomi konstitusi, biar gampang dan biar ada pemimpinnya dan insya Allah kita yakin bisa sukses, Prabowonomics,” tutur Cak Imin usai acara Harlah ke-28 PKB di JCC, Jakarta pada Kamis (23/7).

Cak Imin menegaskan gagasan ‘Prabowonomics’ bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen serius PKB untuk membangun arah baru ekonomi nasional.

“Ini bukan akal-akalan, bukan, bukan asal-asalan, itu bukan, kita serius. Kita pengin ada arah baru yang benar, kita pengin jadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.

Ia mengatakan salah satu langkah yang didorong PKB adalah pembenahan tata kelola sumber daya alam, termasuk melalui kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam (SDA) agar manfaat kekayaan alam lebih banyak dirasakan masyarakat.

“Kita ingin satu hal yang amat sangat kita dukung. satu pintu ekspor SDA supaya kita tidak jadi penonton, supaya tidak itu-itu saja yang menikmati, supaya rakyat bisa menikmati,” ucapnya.

Cak Imin menilai selama sekitar 25 tahun terakhir, Indonesia terlalu dipengaruhi dinamika pasar global dan regional. Akibatnya, arah pembangunan ekonomi maupun pembentukan regulasi dinilai kehilangan fokus untuk memperkuat kekuatan ekonomi nasional.

“Selama 25 tahun ini, kita entah sengaja atau tidak sadar terombang-ambing oleh pasar global, pasar-pasar regional, sehingga produk-produk ekonomi kita, produk-produk legislasi kita amat sangat tanpa arah yang jelas,” ungkap Cak Imin.

“Bahkan, kadang-kadang partai-partai pun terpinggirkan dengan sendirinya, tidak punya akses ekonomi yang baik, apalagi rakyat. Akses ekonomi menjauh,” lanjutnya.

Karena itu, bertepatan dengan usia PKB yang ke-28 tahun, partainya berkomitmen mengambil jalan baru dalam kebijakan ekonomi. Menurutnya, selama bertahun-tahun belum ada kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

“Karena itu, 28 tahun reformasi, 28 tahun usia PKB, kita berkomitmen untuk mengambil jalan baru ekonomi, jalan baru yang sekian tahun alpa. Alpa apa? Tidak ada policy sedikit pun yang menguntungkan usaha kecil menengah, tidak ada kesempatan,” ungkap dia.

Ia juga menyoroti kondisi pengusaha yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, jumlah pengusaha NU tidak mengalami pertumbuhan dalam dua dekade terakhir.

“Saya ditanya, ada berapa jumlah pengusaha NU? Sudah 20 tahun ini rontok, pengusaha NU hampir tidak tumbuh. Banyak pelaku-pelaku bisnis yang berantakan,” tutur dia.

Cak Imin meyakini arah baru ekonomi dapat dimulai melalui penyelamatan sumber daya alam. Ia pun menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda tersebut.

“Ini semua butuh arah baru dan kami yakin, arah baru itu bisa dimulai dari penyelamatan sumber daya alam dulu dan saya yakin itu bukan saya, terutama teman-teman ini yakin bahwa Pak Prabowo punya tekad yang benar, maka kita akan siap mem-back up dengan dua hal. Yang pertama, kita sempurnakan regulasinya,” ujar dia.

Selain perubahan regulasi, Cak Imin menilai langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengubah politik anggaran negara agar lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi rakyat.

“Yang kedua selain regulasi, politik anggaran. Politik anggaran harus efektif dirasakan rakyat. Politik anggaran tidak boleh berputar-putar 3.000 triliun tidak jelas hasilnya,” jelas Cak Imin.

“Beberapa tahun yang lalu 1.500 triliun, 1.800 triliun, 2.000 triliun, 2.500 triliun sampai sekarang 3.000 triliun APBN kita harus punya politik anggaran yang jelas,” lanjutnya.

PKB, lanjut dia, mendukung penuh pemerintahan Prabowo agar politik anggaran menjadi alat untuk mengubah struktur ekonomi sehingga Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.

“Kami dukung Pak Prabowo full agar politik anggaran sebagai langkah kedua bisa merubah konstelasi ekonomi nasional kita berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

“Itulah tema ulang tahun hari ini. Kita sempurnakan regulasi, yang kedua politik anggaran harus berbasis kebutuhan rakyat yang nyata dan konkret, tidak bisa ditunda. Itulah langkah-langkah yang akan terus kita jalankan. 28 tahun adalah pertobatan policy untuk membawa perubahan yang nyata di masyarakat kita,” sambungnya.

Cipta Kerja hingga Minerba Masuk Daftar

Terkait regulasi apa saja yang akan diusulkan untuk diubah, Cak Imin mengatakan terdapat berbagai undang-undang strategis yang dinilai perlu disesuaikan dengan arah pembangunan ekonomi baru.

Ia menyebut di antaranya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), Undang-Undang Keuangan Negara, hingga Undang-Undang Agraria.

“Banyak, perubahan omnibus law, perubahan undang-undang kehutanan, minerba, keuangan negara, agraria, semua harus diubah. Ini kita ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ungkapnya.

Menurut Cak Imin, Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dan memaksimalkan potensi ekonomi dalam negeri.

“Kita tidak bisa bergantung pada negara mana pun kecuali kepada negeri kita sendiri,” pungkas dia.