News Berita

Peran Nature-Based Solutions dalam Menyelamatkan Pesisir Jawa Barat

Tanggul dan beton tidak selalu menjadi jawaban. Saat abrasi dan rob terus mengancam pesisir Jawa Barat, solusi berbasis alam dapat menjadi kunci ketahanan wilayah di masa depan. #userstory

Peran Nature-Based Solutions dalam Menyelamatkan Pesisir Jawa Barat
Ilustrasi strategi Nature-Based Solutions untuk membangun pesisir Jawa Barat yang tangguh, lestari, dan berkelanjutan. Foto: Generated by AI
Ilustrasi strategi Nature-Based Solutions untuk membangun pesisir Jawa Barat yang tangguh, lestari, dan berkelanjutan. Foto: Generated by AI

Pesisir Jawa Barat Sedang Menghadapi Krisis

Wilayah pesisir Jawa Barat tengah menghadapi tekanan yang semakin berat. Banjir rob merendam permukiman, abrasi menggerus garis pantai, dan intrusi air laut merusak lahan tambak yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Fenomena tersebut tidak lagi terjadi secara sporadis, tetapi menjadi ancaman yang terus berulang dan semakin sulit dikendalikan.

Di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, sekitar 70 persen kawasan permukiman terdampak banjir rob dengan ketinggian genangan mencapai 20–50 sentimeter.

Lebih dari 700 hektare tambak yang sebelumnya produktif kini tenggelam akibat intrusi air laut dan tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi perubahan lingkungan yang berlangsung secara perlahan tapi pasti.

Di wilayah lain seperti Pangandaran dan Pelabuhanratu, tekanan terhadap ekosistem pesisir juga terus meningkat. Abrasi, kerusakan mangrove, degradasi terumbu karang, dan aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan memperbesar risiko bencana di masa mendatang.

Persoalan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai dampak perubahan iklim. Di baliknya terdapat persoalan tata kelola, perencanaan ruang, dan kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan.

Ketika Infrastruktur Konvensional Tidak Lagi Memadai

Ilustrasi telapak kaki di pantai. Foto: Shutterstock
Ilustrasi telapak kaki di pantai. Foto: Shutterstock

Selama bertahun-tahun, perlindungan kawasan pesisir di Indonesia lebih banyak mengandalkan pendekatan infrastruktur konvensional (gray infrastructure) seperti tanggul laut, revetment, pemecah gelombang, maupun bangunan pengaman pantai lainnya.

Pendekatan tersebut memang mampu memberikan perlindungan dalam jangka pendek. Namun dalam banyak kasus, efektivitasnya sering kali menurun ketika tidak didukung oleh pemahaman menyeluruh terhadap karakteristik pesisir setempat.

Pengalaman di Pantai Timur Pangandaran menjadi contoh penting. Beberapa bangunan pengaman pantai mengalami penurunan fungsi karena tidak diintegrasikan dengan kajian hidrodinamika, sedimentasi, dan kondisi ekosistem pesisir. Akibatnya, abrasi tetap terjadi meskipun infrastruktur telah dibangun.

Temuan penelitian menggunakan metode Coastal Hazard Wheel menunjukkan bahwa kawasan pesisir Pangandaran memiliki karakteristik yang beragam dan membutuhkan pendekatan pengelolaan yang berbeda untuk setiap tipologi pesisir. Artinya, solusi yang berhasil di satu lokasi belum tentu efektif diterapkan di lokasi lainnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan pesisir tidak cukup hanya mengandalkan beton dan konstruksi fisik. Diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis ekosistem, dan mampu bekerja selaras dengan proses alam.

Akar Persoalan: Tata Ruang yang Belum Berbasis Risiko

Ilustrasi kebijakan. Foto: SsCreativeStudio/Shutterstock
Ilustrasi kebijakan. Foto: SsCreativeStudio/Shutterstock

Dari perspektif perencanaan wilayah, salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya integrasi antara pengurangan risiko bencana dengan kebijakan tata ruang.

Masih banyak kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi, rob, maupun kenaikan muka air laut yang tetap dimanfaatkan untuk pembangunan permukiman, infrastruktur, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Perlindungan kawasan sempadan pantai juga belum berjalan secara konsisten.

Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa upaya mitigasi dan pencegahan harus menjadi bagian integral dari pembangunan.

Ketika tata ruang tidak mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan justru menciptakan kerentanan baru. Masyarakat akhirnya harus menanggung biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan yang seharusnya dilakukan sejak awal.

Nature-Based Solutions: Solusi yang Bekerja Bersama Alam

Di tengah berbagai keterbatasan pendekatan konvensional, konsep Nature-Based Solutions (NbS) semakin mendapat perhatian sebagai strategi pembangunan pesisir yang lebih berkelanjutan.

Menanam mangrove sebagai habibat berbagai spesies laut. Foto: Shutterstock
Menanam mangrove sebagai habibat berbagai spesies laut. Foto: Shutterstock

Secara sederhana, NbS merupakan pendekatan yang memanfaatkan fungsi alami ekosistem untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk perubahan iklim dan risiko bencana.

Dalam konteks pesisir, bentuk implementasinya dapat berupa rehabilitasi mangrove, pemulihan lahan basah, konservasi terumbu karang, pengembangan vegetasi pantai, hingga kombinasi antara infrastruktur fisik dan ekosistem alami.

Mangrove, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai habitat berbagai spesies laut, tetapi juga mampu meredam energi gelombang, mengurangi abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan produktivitas perikanan masyarakat.

Berbeda dengan infrastruktur keras yang memiliki umur teknis terbatas, ekosistem yang sehat justru dapat terus berkembang dan memperkuat fungsi perlindungannya dari waktu ke waktu.

Membangun Ketahanan Pesisir Melalui Enam Langkah Strategis

Untuk memperkuat ketahanan pesisir Jawa Barat, setidaknya terdapat enam langkah strategis yang perlu segera dilakukan.

Pertama, mengintegrasikan pendekatan Nature-Based Solutions ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang.

Kedua, memperkuat penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada setiap pembangunan di kawasan pesisir.

Ketiga, membangun RTRW berbasis risiko bencana yang mampu mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan rawan.

Keempat, mengembangkan sistem informasi bencana pesisir yang terintegrasi antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kelima, memperluas program rehabilitasi mangrove, vegetasi pantai, dan ekosistem pesisir lainnya sebagai bentuk mitigasi berbasis alam.

Keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Keenam langkah tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Seluruhnya harus dilaksanakan secara terpadu agar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Menata Masa Depan Pesisir Jawa Barat

Ilustrasi perubahan iklim. Foto: Shutterstock
Ilustrasi perubahan iklim. Foto: Shutterstock

Pesisir Jawa Barat bukan sekadar ruang geografis di tepi laut. Kawasan ini merupakan sumber penghidupan jutaan masyarakat, pusat aktivitas ekonomi, sekaligus benteng pertama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Jika pembangunan terus dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, abrasi, banjir rob, dan kerusakan ekosistem akan semakin sulit dikendalikan. Sebaliknya, jika pembangunan mampu berjalan seiring dengan pemulihan ekosistem, pesisir dapat menjadi wilayah yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

Nature-Based Solutions menawarkan peluang untuk mengubah cara pandang tersebut. Bukan dengan melawan alam, melainkan dengan bekerja bersama alam untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

Karena pada akhirnya, ketahanan pesisir bukan hanya soal menyelamatkan garis pantai. Ketahanan pesisir adalah tentang menjaga masa depan masyarakat yang hidup dan bergantung pada wilayah tersebut.

Buka sumber asli