Pemerintah Akan Jadikan HKTI Intel di Sektor Pertanian
HKTI akan diminta untuk cek dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga urus benih pertanian. #bisnisupdate #update #bisnis #text
Pemerintah akan melibatkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai mata dan telinga dari pemerintah. Dengan begitu, ia ingin HKTI juga bisa melaporkan jika ada hal yang keliru terkait program-program pemerintah di sektor pertanian.
Ketua Umum HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menjelaskan wewenang HKTI, katanya bisa dari pusat hingga ke bawah untuk menjadi mata dan telinga pemerintah.
"Kalau ada yang keliru, irigasi tidak tepat, bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian kok ditebus, orang disuruh bayar, laporkan, kita pidanakan,” kata Sudaryono usai acara HUT HKTI ke-53 di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada Senin (27/4).
“Kalau ada dapur-dapur MBG yang brengsek, ya kita laporkan, kita tutup. Kalau ada misalnya bantuan benih, bibit tidak sesuai, laporkan. Jadi HKTI menjadi intelnya pemerintah di level bawah,” lanjutnya.
Tugas lain HKTI adalah membantu pemerintah dalam proses bongkar ratoon atau peremajaan komoditas tebu nasional untuk membenahi produksi gula nasional. Nantinya HKTI bisa membantu dalam aspek pendataan terkait lahan saja yang membutuhkan proses bongkar ratoon.
“Bongkar ratoon itu kan kita nyari petani, sama sawah atau lokasi yang mau dibongkar. Kadang-kadang nyari itu juga enggak mudah, jadi kita ingin semua pihak,” kata Sudaryono.
Sebelumnya Sudaryono sudah menjelaskan bongkar ratoon merupakan salah satu upaya membenahi produksi gula nasional selain membuka lahan baru.
Selain HKTI, nantinya pendataan juga akan dibantu oleh unsur Kementan sendiri, Babinsa sampai Bhabinkamtibmas setempat. Unsur tersebut juga akan membantu perluasan informasi terkait program lain seperti bantuan benih sampai bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Nah ini informasi (sosialisasi bongkar ratoon, benih dan alsintan) yang bukan hanya mengandalkan media sosial dan berita resmi seperti Anda, itu TV dan berita resmi, tapi juga menggunakan informasi melalui jaringan-jaringan, jaringan penyuluh, jaringan dinas, termasuk HKTI kita ingin melibatkan di situ,” ujarnya.