Panas JK vs Termul

Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) yang mengaku punya peran penting dibalik terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden ke-7 masih menuai beragam komentar dari berbagai pihak.

Sebelumnya, JK meluapkan kekesalannya terhadap pihak-pihak yang kerap mendiskreditkan hubungannya dengan Jokowi. Di tengah fitnah yang menyerangnya terkait polemik ijazah, JK mengingatkan kembali peran vitalnya dalam membawa Jokowi ke kancah politik nasional.

"Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden," tegas JK secara lugas saat menggelar media briefing di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

JK membeberkan kembali sejarah politik kala dirinya turun tangan langsung meyakinkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk membawa dan mengusung Jokowi ke Jakarta sebagai Calon Gubernur DKI.

Keberhasilan di ibu kota itulah yang menurut JK menjadi batu loncatan Jokowi hingga melenggang ke kursi kepresidenan. Bahkan saat Pilpres 2014, JK menyebut posisinya sebagai cawapres adalah permintaan langsung dari Megawati untuk mendampingi Jokowi.

Projo Tepis JK Berjasa Buat Jokowi Presiden: Karena Kehendak Rakyat-Rekam Jejak

Sekretaris Jenderal Projo (Pro Jokowi), Freddy Alex Damanik, menanggapi pernyataan JK. Ia menegaskan, pihaknya tetap menghormati JK sebagai tokoh bangsa yang memiliki kontribusi dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

“Pertama, kami menghormati Bapak Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa yang memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk dalam Pilpres 2014,” kata Freddy saat dihubungi, Senin (20/4)

Namun demikian, ia menegaskan kemenangan Jokowi tidak bisa dilepaskan dari peran rakyat. Menurutnya, demokrasi tidak dibangun atas peran satu individu.

“Kami menegaskan bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia. Demokrasi kita tidak dibangun di atas peran satu individu, melainkan kerja kolektif berbagai elemen bangsa," tegasnya.

Freddy juga menilai. keberhasilan Jokowi menjadi Presiden dua periode juga berangkat dari rekam jejak kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat.

Selain itu, ia menyebut kemenangan Jokowi ditopang oleh berbagai pihak, mulai dari relawan hingga partai politik. Tak hanya per individu semata.

Ia mengajak semua pihak menjaga narasi kebangsaan agar tidak menyederhanakan proses demokrasi menjadi klaim personal.

Jokowi Jawab JK

Jokowi akhirnya juga angkat bicara soal pernyataan JK itu. Dia mengatakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Tak hanya itu, ia menegaskan dirinya adalah anak kampung.

“Saya ini bukan siapa-siapa, saya orang kampung,” kata Jokowi di kediaman Solo, Senin.

Ketika disinggung soal dirinya menjadi presiden bisa rusak negara, Jokowi menegaskan jika yang menilai bukan dirinya.

“Yang menilai bukan saya (dianggap merusak negara),” pungkasnya.

Relawan Ungkit soal ‘Hancur Negara Kalau Jokowi Jadi Presiden’

Dewan Pendiri DPP Bara JP Utje Gustaf mengungkit pernyataan JK yang pernah menyebut 'hancur negara ini kalau Jokowi jadi Presiden'. Hal ini, untuk menanggapi klaim JK yang menyebut adanya peran besar dirinya dalam mengantarkan Jokowi menjadi presiden di periode pertama.

Ia menilai, dalam catatan sejarah politik, Jusuf Kalla memang termasuk salah satu tokoh yang ikut berperan pada fase awal.

"Pak JK salah satu potongan sejarah yang ikut mendorong pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta 2012," kata Utje saat dihubungi, Senin.

Namun, menurutnya, dukungan JK terhadap pencalonan presiden tidak serta-merta datang sejak awal.

"Mengenai dukungan pak JK utk pencapresan pak Jokowi, itu datang setelah gemuruh massa mendukung pencapresan Pak Jokowi," ucapnya.

"Bukankah sebelumnya ada statement pak JK bahwa 'hancur negara ini kalo Pak Jokowi jadi Presiden'?" tambah Utje.

Meski demikian, pihaknya tetap mengapresiasi kontribusi JK dalam perjalanan politik Jokowi tersebut.

“Tapi apapun itu, kami berterima kasih atas peran pak JK, dan akhirnya menempatkan pak JK sebagai wapres termul pasca pilpres 2014," katanya.

PDIP: Bos Termul Harus Tanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi kemarahan JK terhadap kelompok relawan pendukung Jokowi yang ia sebut sebagai 'Termul'.

Andreas mengatakan, partainya tidak merasa terusik dengan polemik tersebut. Ia menyebut, persoalan itu sepenuhnya merupakan urusan pribadi antara JK dan Termul.

“Ini urusan Pak JK dengan para Termul, jadi nggak ada urusan dengan PDI Perjuangan,” ujar Andreas saat dikonfirmasi, Senin.

Ia pun menyindir “bos termul” agar bertanggung jawab atas terjadinya polemik ini.

“Bos Termul yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anak buahnya,” tuturnya.

Andreas menegaskan, PDIP tidak memiliki kepentingan dalam polemik tersebut, sekaligus menyebut bahwa partainya tak merasa terusik.

“Ini urusan Pak JK dengan para Termul dan bosnya Termul,” ucap Andreas.

“Nggak ada urusan dengan PDI Perjuangan. Apa urusannya harus merasa terusik?” sambung dia.

JK Singgung Istilah 'Termul’, Siapa yang Dimaksud?

JK menyinggung istilah 'termul' saat membahas perannya dalam mengantarkan Jokowi menjadi Presiden pada periode pertama 2014–2019.

Penyebutan istilah ini kembali menarik perhatian, karena 'termul' belakangan kian sering digunakan dalam diskursus politik nasional, terutama di ruang digital.

Siapa yang dimaksud JK sebagai 'termul'?

Fenomena kemunculan istilah 'termul' dinilai sebagai bagian dari dinamika bahasa politik yang terus berkembang. Pengamat Politik Adi Prayitno menyebut, secara umum publik telah memiliki pemahaman terhadap istilah tersebut ditujukan kepada pendukung setia Jokowi.

"Secara umum publik tahunya Termul itu sebutan untuk pendukung setia Jokowi. Entah siapa yang mempopulerkan itu yang jelas sangat populer istilah itu di jagat politik belakangan ini," kata Adi saat dihubungi, Senin.

Menariknya, Adi mengatakan istilah ini bahkan telah masuk dalam penjelasan berbasis teknologi digital yakni arti Artificial Intelligence (AI). Menurut dia, arti 'termul' jika ditanya melalui AI adalah 'ternak Mulyono.

Mulyono merupakan nama kecil Jokowi yang diberikan saat lahir di Solo, 21 Juni 1961. Namun, nama tersebut kemudian diganti menjadi Joko Widodo karena ia sering sakit-sakitan semasa kecil, yang dalam budaya Jawa dianggap 'keberatan nama'.

"Bahkan kalo tanya AI soal termul akan muncul penjelasannya bahwa termul adalah istilah gaul politik yang merupakan singkatan dari Ternak Mulyono yang digunakan untuk merujuk pada pendukung loyal Jokowi. Mulyono adalah nama kecil Jokowi," jelas Adi.

Dalam konteks yang lebih luas, Adi melihat kemunculan “termul” bukan fenomena tunggal, melainkan bagian dari tradisi panjang pelabelan dalam politik Indonesia. Ia menilai ada kecenderungan publik yang terus memproduksi istilah baru untuk menggambarkan kelompok politik tertentu.

Adi berpandangan, istilah termul adalah pergeseran dari istilah cebong-kampret yang sebelumnya sempat menjadi simbol polarisasi politik, terutama dalam kontestasi pemilu.