Pakta Migrasi Uni Eropa dan Wajah Baru Politik Penolakan

Migrasi selalu menjadi isu sensitif di Eropa. Setiap kali ada kapal pengungsi tiba di Laut Mediterania, perdebatan yang muncul hampir selalu sama, apakah mereka harus diselamatkan sebagai manusia yang mencari perlindungan, atau ditolak karena dianggap sebagai beban keamanan dan ekonomi?

Pertanyaan ini kembali penting setelah Uni Eropa menyepakati Pact on Migration and Asylum, sebuah aturan baru yang akan diterapkan penuh pada Juni 2026. Secara resmi, pakta ini dibuat untuk menciptakan sistem migrasi yang lebih tertib, adil, dan terkoordinasi antarnegara anggota.

Namun, di balik bahasa kebijakan yang terdengar rapi, ada persoalan yang perlu dikritisi. Pakta ini menunjukkan bahwa Eropa semakin bergerak dari politik perlindungan menuju politik penolakan. Uni Eropa masih berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi kebijakan migrasinya semakin menempatkan migran sebagai ancaman yang harus disaring, dibatasi, dan dijauhkan dari wilayah Eropa.

Eropa dan Citra Pembela HAM

Selama ini, Eropa sering dipandang sebagai kawasan yang menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Uni Eropa juga kerap membawa nilai-nilai tersebut dalam hubungan internasional, terutama ketika membahas perang, otoritarianisme, atau krisis kemanusiaan di berbagai negara.

Masalahnya, citra tersebut diuji ketika krisis kemanusiaan tidak lagi berada jauh di luar perbatasan, melainkan datang langsung ke pintu Eropa.

Para pengungsi dari Suriah, Afghanistan, Sudan, Eritrea, dan wilayah konflik lainnya datang bukan karena ingin merepotkan Eropa. Banyak dari mereka melarikan diri dari perang, kekerasan politik, kemiskinan ekstrem, dan situasi yang membuat hidup di negara asal tidak lagi aman. Dalam konteks ini, migrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi juga persoalan keselamatan manusia.

Di sinilah kontradiksi Eropa mulai terlihat. Di satu sisi, Eropa ingin tetap dikenal sebagai pembela HAM. Namun di sisi lain, kebijakan migrasinya semakin ketat dan defensif. Perbatasan menjadi lebih penting daripada perlindungan. Keamanan negara lebih sering dibicarakan daripada keamanan manusia.

Pakta Migrasi: Solusi atau Penolakan Baru?

Secara sederhana, Pakta Migrasi Uni Eropa dibuat untuk mengatur siapa yang boleh masuk, siapa yang berhak mengajukan suaka, dan bagaimana tanggung jawab dibagi di antara negara anggota. Pakta ini juga lahir dari pengalaman krisis migrasi 2015, ketika negara-negara Eropa berbeda pendapat tentang pembagian pencari suaka.

Negara-negara di garis depan seperti Italia, Yunani, dan Spanyol merasa menanggung beban terlalu besar karena menjadi pintu masuk utama migran. Sementara itu, beberapa negara lain menolak menerima pembagian pengungsi dengan alasan keamanan, ekonomi, dan identitas nasional.

Karena itu, secara konsep, pakta ini memang mencoba menjawab masalah koordinasi. Tetapi persoalannya bukan hanya soal pembagian beban. Cara Uni Eropa membingkai migrasi juga penting untuk dikritik.

Ketika migran lebih sering dibicarakan sebagai “arus masuk”, “tekanan perbatasan”, atau “risiko keamanan”, sisi kemanusiaannya perlahan menghilang. Manusia berubah menjadi angka. Pengungsi berubah menjadi masalah administratif. Pencari suaka seolah harus dicurigai terlebih dahulu sebelum didengarkan ceritanya.

Padahal, dalam banyak kasus, mereka adalah korban dari situasi global yang tidak mereka pilih sendiri.

Politik Dalam Negeri Mengalahkan Solidaritas

Kerasnya kebijakan migrasi Eropa juga tidak bisa dilepaskan dari naiknya politik sayap kanan dan sentimen anti-migran di banyak negara. Migran sering dijadikan kambing hitam atas berbagai persoalan domestik, mulai dari pengangguran, kriminalitas, krisis perumahan, hingga tekanan terhadap layanan publik.

Padahal, masalah-masalah tersebut tidak selalu disebabkan oleh migran. Banyak di antaranya berakar pada kebijakan ekonomi, ketimpangan sosial, dan kegagalan negara dalam menyediakan layanan publik yang memadai. Namun, dalam politik elektoral, menyalahkan migran sering kali lebih mudah daripada menjelaskan persoalan struktural yang rumit.

Akibatnya, partai-partai arus utama di Eropa ikut terdorong mengambil posisi lebih keras terhadap migrasi. Mereka khawatir kehilangan suara dari kelompok pemilih yang cemas terhadap perubahan sosial. Di titik ini, kebijakan migrasi tidak lagi hanya berbicara tentang kemanusiaan, tetapi juga tentang bagaimana politisi mempertahankan dukungan publik.

Inilah yang membuat Pakta Migrasi Uni Eropa terasa problematis. Ia bukan hanya produk teknis birokrasi, tetapi juga cerminan dari perubahan suasana politik Eropa. Solidaritas masih disebut, tetapi kecurigaan tampak lebih dominan.

Pakta Migrasi Uni Eropa mungkin memang diperlukan untuk membuat sistem suaka lebih tertib. Namun, keteraturan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kemanusiaan. Keamanan perbatasan penting, tetapi keselamatan manusia juga tidak kalah penting.

Kasus ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan sering kali diuji bukan ketika situasi sedang mudah, tetapi ketika negara merasa terancam. Mudah bagi Eropa untuk berbicara tentang HAM di forum internasional. Yang lebih sulit adalah mempertahankan prinsip itu ketika ribuan orang datang ke perbatasannya untuk meminta perlindungan.

Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib para migran, tetapi juga identitas moral Eropa sendiri. Jika Uni Eropa ingin terus dikenal sebagai kawasan yang menjunjung hak asasi manusia, maka kebijakan migrasinya harus membuktikan hal itu dalam praktik, bukan hanya dalam pidato.

Migrasi memang perlu dikelola. Namun, mengelola migrasi tidak boleh berarti menormalisasi penolakan terhadap manusia yang sedang mencari tempat aman untuk hidup.