Momen Luhut Uji Coba Face Recognition untuk Penyaluran Bansos
Luhut mengatakan, penyaluran bansos ke depan dapat lebih tepat dan bisa menghemat anggaran hingga triliunan rupiah. #bisnisupdate #update #bisnis #text
Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mencoba penggunaan Digital Single ID melalui metode face recognition untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Dengan begitu, menurutnya penyaluran bansos ke depan dapat lebih tepat dan bisa menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
Menurutnya, momen tersebut merupakan momen pertama kalinya data penduduk Indonesia terintegrasi dengan basis AI sejak merdeka.
“Nanti ada orang yang berhak tapi tidak dapat, atau yang dapat sementara tidak berhak. Nah ini akan memberikan penghematan ya mungkin ratusan triliun ke depan,” kata Luhut dikutip dari instagram pribadinya @luhut.panjaitan pada Jumat (12/6).
“Dan ini nanti kalau semua terintegrasi berbasis AI, pemerintahan Presiden Prabowo ini akan menjadi pemerintahan yang sangat modern menurut saya, dan kemudian transparan, akan kurang korupsi, karena semua akan terlihat nanti,” lanjutnya.
Saat ini, penerapan Digital Single ID tersebut sudah diuji coba di 42 kabupaten. Jika nanti hasil uji coba dari 42 kabupaten itu sudah baik maka implementasi secara nasional akan dilakukan.
“Nah dalam 3 bulan ke depan kalau 42 kabupaten ini kita sudah paham, ya nanti bulan Oktober kita akan roll out nasional. Jadi akan kita lakukan secara nasional,” ujarnya.
Berdasarkan video yang diunggah Luhut nantinya penggunaan Single ID bisa diakses oleh semua orang yang sudah memiliki NIK. Namun demikian, penggunaan NIK akan diverifikasi menggunakan metode face recognition berbasis AI.
Setelah terverifikasi, masyarakat bisa mengajukan dan mengetahui apakah ia layak atau tidak untuk mendapatkan bansos baik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Sistem tersebut bisa menentukan kelayakan seseorang untuk mendapat bansos karena sudah terkoneksi dengan data pelanggan listrik PLN, data ketenagakerjaan sampai data aset.
Jika masyarakat bersangkutan ternyata sudah punya mobil, tanah, atau konsumsi listriknya tinggi, maka sistem akan otomatis menyatakan bahwa ia tak layak mendapat bansos.
Sebelumnya, Luhut memang menarget penerapan Digital Single ID lewat GovTech itu dapat dimulai dalam waktu dekat sekitar akhir tahun.
“Bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Dan itu akan menghemat angka cukup besar,” ujar Luhut di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6).
Dengan penerapan Digital Single ID, Luhut juga menjelaskan subsidi tak lagi akan bertumpu pada komoditas, melainkan pada individu penerimanya.