Komisi XIII Cecar Usulan KemenHAM Saat Rapat Kerja di DPR

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,98 triliun untuk kebutuhan Kementerian HAM pada tahun anggaran 2027. Namun usulan itu hanya disetujui sebesar Rp 728,1 miliar atau sekitar 18,3 persen dari yang diajukan. Tak puas, Pigai dan jajaran kembali mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 551,8 miliar.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Kementerian HAM bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6). Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, menyampaikan usulan tambahan itu dalam paparannya.

“Tadi pak menteri menyampaikan bahwa kita mendapatkan pagu anggaran 2026 yang jumlahnya 718, kemudian usulan kita untuk tahun 2027 yang permintaan 3,9 tapi oleh Menteri Keuangan dan Bappenas kita diberi 728 miliar, ada peningkatan sekitar 10 miliar,” Kata Mugiyanto.

“Nah sementara itu yang kami butuhkan dukungan dari bapak ibu sekalian Komisi XIII adalah dukungan karena kami mengusulkan tambahan kebutuhan untuk tahun 2027 untuk pekerjaan yang tadi disampaikan oleh pak menteri itu besarannya adalah 551 miliar 806 juta 768 ribu,“ lanjutnya.

Usul Bangun Kantor Wilayah

Selain tambahan anggaran, Pigai juga mengungkapkan rencana pembukaan kantor wilayah baru dan peningkatan eselon di sejumlah daerah, termasuk Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, NTT, dan Sulawesi Selatan.

“Saya sudah nulis surat Kemenpan RB, akan ada pembukaan kantor wilayah yang belum dibentuk dan peningkatan eselon 2A di beberapa kanwil yang ada,” kata Pigai.

“Ini dukungan operasional non-manajemen dan ini agak sedikit naik izin ya, izin saya buka-bukaan aja. Saya sudah nulis surat Kemenpan RB akan ada pembukaan kemungkinan insyaallah akan ada pembukaan kantor wilayah yang belum dibentuk dan peningkatan eselon 2A di beberapa kanwil yang ada,” kata PIgai

Ia menjelaskan ini menjadi salah satu alasan usulan tambahan anggaran yang dilakukan.

“Kemungkinan oleh karena itu anggaran dukungan manajemen ini termasuk mengantisipasi kalau Menpan RB sudah menyetujui,” lanjut Pigai.

Usulan Dikritik

Usulan Pigai langsung menuai kritik dari sejumlah fraksi. Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, membedah struktur anggaran dan menemukan porsi yang dinilai tidak proporsional.

Dari total pagu Rp 728,1 miliar, sebesar Rp 480 miliar atau 65,9 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sementara program pemajuan dan penegakan HAM hanya mendapat Rp248,1 miliar atau 34,1 persen.

“Dari keseluruhan pagu Kementerian HAM sebesar 728,1 miliar, porsi yang berpotensi langsung menyentuh korban, pengaduan, perlindungan warga, dan pemulihan HAM hanya sekitar 5-6 persen saja,” kata Rieke.

Ia menegaskan tantangan utama bukan semata soal keterbatasan anggaran, melainkan orientasi penggunaannya.

“Negara tidak boleh lebih banyak membiayai birokrasi daripada menghadirkan perlindungan nyata bagi warga negara yang hak asasinya dilanggar,” ujarnya.

Fraksi Gerindra, melalui Anwar Sadad, turut mempertanyakan kapasitas serapan anggaran kementerian sebelum mengajukan tambahan. Ia bahkan meminta Pigai jujur soal program mana yang realistis dicapai dengan anggaran yang ada.

“Saya sependapat dengan Bu Rike tadi bahwa besarnya anggaran untuk belanja pegawai ini akan menjadikan kementerian ini menjadi kementerian gaji. Karena 47% dari anggarannya dipakai untuk gaji,” kata Sadad.

Ia juga menyoroti target penegakan HAM kementerian yang dinilainya terlalu rendah.

“Target penegakan HAM kementerian ini hanya 0,56. Ini kan secara tidak langsung adalah pengakuan implisit bahwa kondisi HAM kita seperti itu. Kalau HAM saja targetnya hanya 0,56, HAM lho ini, kementerian yang memang ditugasi oleh presiden untuk melakukan penegakan HAM. Sesimis itu, apalagi yang lain,” ujarnya.

Sadad pun mempertanyakan kelayakan usulan tambahan anggaran tanpa ada pemaparan capaian tahun sebelumnya.

“Ini menurut saya penting supaya apakah permintaan Bapak untuk tambahan 500 miliar itu feasible apa nggak? Kan kita nggak tahu nih karena nggak ada pemaparan di sini. Ngabisin 550 miliar itu yang kemarin itu bisa enggak? Kok minta lagi 501 miliar,” katanya.

“Menurut saya ini menjadi satu hal yang penting yang kita telaah. Kemampuan menyerap anggaran dari kementerian harus sebanding dengan permintaan penambahan anggaran sehingga kita diyakinkan karena itu yang paling akhir saya mau nanya sebenarnya misalnya pada angka 728 miliar ini disepakati disetujui,” lanjutnya.

Dicecar Ketua Komisi XIII

Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, secara terang-terangan memperingatkan Pigai agar tidak terjebak pada pembangunan kantor di tengah kondisi keuangan negara yang sedang dalam tekanan efisiensi.

“Enggak usah bangun kantor, enggak usah. Ini beban negara lagi, negara sedang krisis. Pak Prabowo sudah teriak-teriak efisiensi, tapi ini enggak ada efisiensi-efisiensinya, jangan dong,” kata Willy.

Willy juga meminta Kemenham menyusun skema trajectory program minimal lima tahun ke depan agar arah penggunaan anggaran lebih terukur.

“Kita minta skema trajectory-nya minimal 5 tahun seperti apa, sehingga ketahuan porsi ini porsi ini, sehingga promoting-nya di mana, pembangunan instrumennya gimana, SDM-nya seperti apa,” ujarnya.

Pigai merespons dengan menegaskan KemenHam justru selama ini sudah efisien dalam pembangunan infrastruktur.

“KemenHAM adalah satu-satunya kementerian yang baru bentuk kantor wilayah tanpa bangun satu pun. Kami sudah berprestasi tapi bapak-ibu tidak pernah kasih apresiasi,” kata Pigai.