Ketua Timwas Haji DPR: KBIHU Bukan Kompetitor Kementerian Haji

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M secara umum berjalan baik. Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi mengingat tahun ini merupakan penyelenggaraan haji perdana di bawah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Namun, setelah fase puncak haji berakhir, muncul perdebatan mengenai peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), khususnya dalam pelaksanaan layanan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Cucun menegaskan polemik mengenai KBIHU tidak perlu menjadi perdebatan berkepanjangan, mengingat saat ini penyelenggaraan haji masih berada dalam masa transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah.

"Kita memahami bahwa ini kan masa transisi; kementerian baru yang baru dibentuk, punya spirit bagaimana melayani haji dan menata haji ini secara tertib. Cuma disayangkan kalau terjadi, misalkan sekarang, menganggap ada peran kelompok masyarakat yang sudah berjasa untuk negara dari sejak dulu," kata Cucun di Makkah, Arab Saudi, Minggu (31/5).

Menurut dia, KBIHU selama ini memiliki kontribusi besar dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada calon jemaah haji, bahkan sejak beberapa tahun sebelum keberangkatan.

"Mereka memberikan satu ilmu pengetahuan, edukasi kepada para calon jemaah haji dari sejak sebelum berangkat. Bisa jadi bukan hanya H-1 tahun, ada yang mau berangkat 3 tahun ke depan, mereka sudah belajar manasik haji di para guru-gurunya di kelompok bimbingan ibadah haji," ujarnya.

KBIHU Dinilai Punya Peran Penting

Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan, KBIHU merupakan bagian dari peran masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Menurutnya, ibadah haji tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai tata cara, aturan, serta pelaksanaan ibadah yang sesuai syariat.

"Karena betul haji ini kalau dikatakan adalah ibadah fisik, tetapi nilai daripada ibadah haji ini secara proses, tata aturan, ketertiban, kemudian keabsahan, itu perlu pengetahuan yang mendalam. Kehadiran kelompok bimbingan ibadah haji ini sangat besar manfaatnya untuk negara," ucap Cucun.

Ia mengingatkan penyelenggaraan haji Indonesia melibatkan lebih dari 200 ribu jemaah setiap tahun sehingga membutuhkan dukungan banyak pihak.

"Bayangkan saja, untuk mengurus orang sebanyak 210 ribu. Sekarang kementerian memiliki mekanisme mengangkat pembimbing ibadah di setiap kloter, bahkan ada musyrif dini sebagai pengambil keputusan," katanya.

Meski demikian, Cucun menilai kehadiran pembimbing ibadah yang ditunjuk pemerintah tidak seharusnya membuat KBIHU diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

"Di sini penting untuk tidak mengganggu bagaimana peran-peran kementerian menata semua tata aturan dan tahapan-tahapan dengan tidak menganggap KBIHU sebagai kompetitor," tegasnya.

KBIHU Jangan Jadi Kambing Hitam

Cucun mengaku keberatan apabila KBIHU dijadikan pihak yang disalahkan atas berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan haji tahun ini.

"Saya terus terang saja dalam hal ini merasa keberatan kalau misalkan sekarang kelompok bimbingan ibadah haji ini menjadi kambing hitam terkait problematika jemaah," kata Cucun.

Ia mencontohkan sejumlah isu yang belakangan muncul, seperti persoalan jemaah lansia di Masjidil Haram, dugaan pungutan tertentu, hingga polemik dam dan badal haji.

"Jangan sampai semua dibebankan atau ditumpahkan kepada kelompok bimbingan ibadah haji. Mengenai dam, kemudian mengenai badal, semua didiskreditkan kepada kelompok bimbingan ibadah haji," ujarnya.

Cucun tetap memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah atas pelaksanaan haji tahun ini yang dinilai berjalan baik berkat dukungan seluruh pemangku kepentingan.

"Saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh sahabat-sahabat yang terhormat, para Tim Pengawas dari DPR RI. Semua bisa memitigasi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah koordinasi, komunikasi, dan seluruh proses pengawasan serta evaluasi ini dijalankan dengan baik oleh Kementerian Haji," kata Cucun.