Kerusuhan di India, Alarm bagi Indonesia

Kerusuhan yang terjadi di India bukan sekadar berita luar negeri yang akan tenggelam dalam hitungan hari. Di balik bentrokan, demonstrasi, dan kemarahan publik, terdapat satu pesan yang seharusnya menggugah banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Negara yang gagal menjaga kepercayaan publik pada akhirnya akan berhadapan dengan kemarahan rakyatnya sendiri.

India selama ini dipandang sebagai kisah sukses demokrasi terbesar di dunia. Ekonominya tumbuh pesat, investasinya terus mengalir, teknologinya berkembang, dan pengaruh geopolitiknya semakin besar.

Namun, pertumbuhan ekonomi ternyata tidak otomatis menciptakan rasa keadilan. Ketika sebagian masyarakat merasa kesempatan hanya dimiliki segelintir orang, sementara yang lain harus bersaing dalam sistem yang dianggap tidak adil, kemarahan menjadi sesuatu yang sulit dibendung.

Inilah ironi pembangunan. Angka pertumbuhan dapat terlihat mengesankan di atas kertas, tetapi statistik tidak selalu mampu mengukur rasa frustrasi masyarakat. Produk domestik bruto boleh meningkat, investasi boleh mencetak rekor, tetapi ketika publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, fondasi pembangunan itu sendiri menjadi rapuh.

Hari ini Indonesia juga sedang menikmati bonus demografi. Pemerintah berbicara mengenai Indonesia Emas 2045, hilirisasi, digitalisasi, dan industrialisasi. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh proses itu benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat?

Lapangan kerja yang tersedia harus mampu mengimbangi jumlah lulusan baru. Sistem pendidikan harus menghasilkan kompetensi, bukan sekadar ijazah.

Rekrutmen di sektor publik maupun swasta harus dipercaya bersih dari praktik yang merusak meritokrasi. Tanpa itu semua, bonus demografi dapat berubah menjadi bom waktu politik.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak gejolak sosial tidak diawali oleh kemiskinan ekstrem. Justru ledakan sering muncul ketika harapan masyarakat meningkat, tetapi negara gagal memenuhi ekspektasi tersebut.

Ketika rakyat merasa bekerja keras tidak lagi cukup untuk memperoleh kesempatan yang adil, maka legitimasi pemerintah perlahan ikut terkikis.

Dampaknya bagi Indonesia bukan hanya persoalan moral, tetapi juga ekonomi. India merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam perdagangan, investasi, farmasi, teknologi, dan ketahanan kawasan Indo-Pasifik.

Ketidakstabilan politik yang berkepanjangan tentu akan memengaruhi iklim usaha, rantai pasok, hingga kepercayaan investor di kawasan. Dalam ekonomi global yang saling terhubung, gejolak di New Delhi tidak berhenti di perbatasan India.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah perubahan karakter gerakan sosial. Media sosial telah menghapus batas antara simbol dan mobilisasi massa.

Sebuah istilah, tagar, atau simbol sederhana dapat berkembang menjadi identitas politik yang menyatukan jutaan orang. Negara tidak lagi hanya berhadapan dengan demonstrasi di jalan, tetapi juga dengan perang narasi yang berlangsung setiap detik di ruang digital.

Pelajaran terbesar dari India bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah dalam kontestasi politik. Pelajarannya adalah bahwa stabilitas nasional tidak dapat dipertahankan hanya dengan pertumbuhan ekonomi atau kekuatan aparat.

Stabilitas dibangun di atas kepercayaan publik. Ketika kepercayaan itu retak, pembangunan kehilangan pijakan, dan demokrasi memasuki fase yang paling rentan.

Indonesia tidak perlu menunggu kerusuhan untuk mulai berbenah. Justru ketika keadaan masih stabil, reformasi institusi, penguatan meritokrasi, penciptaan lapangan kerja, serta komunikasi publik yang jujur harus menjadi prioritas.

Sebab, sejarah selalu mengajarkan satu hal, negara sering kali tidak runtuh karena tidak memiliki sumber daya, melainkan karena terlambat mendengar suara rakyatnya.