Kemhan Sebut Isu Overflight Access Akan Dibahas Lintas Kementerian dan DPR
Kemhan Sebut Isu Overflight Access Akan Dibahas Dengan Kementerian dan DPR #newsupdate #update #news #text
Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait menyebut proposal overflight access dari Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan para jenderal purnawirawan di Kantor Kemhan, Jakarta pada Jumat (24/4) tadi.
Ia pun mengatakan, proposal overflight access dari AS ini akan dibahas kementerian dan dikonsultasikan ke DPR.
“Ini merupakan salah satu forum dari bagian dari masukan-masukan yang diterima, ya. Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisa yang sangat baik, sehingga nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi terkait, dengan DPR, terkait dengan Letter of Intent tersebut,” ucap Rico usai pertemuan.
Selain berbicara soal proposal overflight access itu, Rico menyebut Sjafrie juga menjelaskan soal kerja sama pertahanan antara Indonesia-AS yang diteken beberapa waktu lalu.
“Hal tersebut di-update oleh Bapak Menhan Sjafrie terkait dengan kegiatan yang beliau lakukan, khususnya yang terakhir adalah bersama dengan Secretary of War, Pete Hegseth beberapa waktu yang lalu. Itu disampaikan secara langsung kepada para purnawirawan,” tutur Rico.
Sekilas Overflight Access
Pekan lalu beredar bocoran bahwa AS mengajukan proposal blanket overflight kepada Indonesia. Dengan demikian, pesawat militer AS cukup memberikan notifikasi (pemberitahuan) sebelum terbang melewati Indonesia, tanpa perlu menunggu proses persetujuan satu per satu yang memakan waktu.
Proposal ini memicu protes karena dikhawatirkan akan berdampak pada kedalautan wilayah Indonesia.
Menlu Sugiono pada Rabu (22/4) meluruskan istilah tersebut menjadi overflight access.
"Overflight access merupakan satu intens ya, yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga kan akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya-sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Itu satu," tuturnya.