Kemendukbangga Perkuat Sinkronisasi Data MBG 3B, Baru Jangkau 38,51% Sasaran

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) terus berupaya memperkuat sinkronisasi data dan mekanisme distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok 3B.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengungkapkan pihaknya tengah membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kesesuaian data penerima manfaat di lapangan.

"Saya sendiri, mohon maaf, minta dari lini lapangan bikin sendiri. Karena kalau nggak nanti nggak sinkron. Data ini harus sesuai untuk menjadi pembanding dari kementerian kita, laporan dari para TPK yang sebenarnya berapa penerima manfaat dari 3B ini," ujar Wihaji dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari BGN per 3 Juni, terdapat 29.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, sebanyak 22.672 unit atau sekitar 75 persen telah melayani kelompok 3B.

"Mulai dari SPPG-nya 29.000, kemudian yang sudah melayani 3B masih 75% atau 22.672 unit," katanya.

Meski demikian, cakupan penerima manfaat masih berada di bawah separuh target nasional. Dari total sasaran sekitar 25 juta penerima manfaat, program baru menjangkau 38,51 persen.

"Dan ini mulai coba kita bangun komunikasi baru dengan BGN khususnya MBG 3B," ujar Wihaji.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan dasar penentuan jumlah sasaran penerima manfaat MBG 3B. Ia meminta penjelasan apakah sasaran tersebut mencakup seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Indonesia atau hanya kelompok tertentu yang memenuhi kriteria tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Wihaji menjelaskan bahwa angka sasaran disusun berdasarkan proyeksi dari data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik (BPS) serta data pemutakhiran keluarga.

"Jumlah sasaran ini berdasarkan data dari SUPAS di BPS dan dari data pemutakhiran PK di Kemendukbangga. Jadi itu dasarnya proyeksi," katanya.

Menurut Wihaji, peran Kemendukbangga dalam program MBG 3B tidak hanya sebatas mendukung distribusi, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader pendamping.

"Karena sebenarnya tugas Kemendukbangga mendistribusikan dan mengedukasi," jelas Wihaji.

Sejumlah langkah optimalisasi yang tengah dilakukan antara lain pelatihan edukasi MBG 3B bagi TPK, sosialisasi panduan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), penyusunan panduan distribusi, pelatihan mekanisme distribusi dan edukasi, serta analisis dan evaluasi data penerima manfaat.

Kemendukbangga juga tengah menyiapkan berbagai standar operasional prosedur (SOP) untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan.

"Termasuk di kementerian kita membuat SOP-SOP, khususnya SOP pendistribusian dan SOP edukasi biar tidak menjadi masalah," ujarnya.