Keir Starmer Mundur sebagai PM Inggris, Kebijakan Ekonominya Jadi Sorotan

Keir Starmer telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri Inggris setelah menjabat kurang dari dua tahun. Masa kepemimpinan Starmer menjadi salah satu yang paling singkat dalam sejarah politik Inggris modern.

Salah satu faktor yang membayangi pemerintahannya adalah kontroversi sejumlah kebijakan ekonomi yang diterapkan sejak Partai Buruh berkuasa. Dikutip dari Bloomberg, Selasa (23/6), Starmer mewarisi kondisi fiskal yang berat ketika mulai menjabat.

Saat itu, pinjaman pemerintah Inggris mencapai sekitar 5 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang publik mendekati 100 persen dari output ekonomi nasional. Di saat yang sama, berbagai layanan publik menghadapi tekanan, termasuk Layanan Kesehatan Nasional (NHS) yang mencatat daftar tunggu pasien hingga 7,8 juta orang.

Sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah kemudian memicu kritik dari berbagai kelompok. Pemotongan bantuan biaya bahan bakar musim dingin bagi sebagian pensiunan menuai penolakan dari anggota parlemen sayap kiri Partai Buruh. Di sisi lain, kenaikan pajak yang dibebankan kepada dunia usaha memicu kekhawatiran kalangan bisnis mengenai dampaknya terhadap investasi dan biaya operasional.

Pemerintahan Starmer menjadikan perbaikan layanan publik sebagai prioritas dalam anggaran pertamanya pada Oktober 2024. Untuk membiayai program tersebut, pemerintah mengumpulkan sekitar 40 miliar poundsterling melalui berbagai kebijakan perpajakan serta menambah pinjaman sebesar 30 miliar poundsterling.

Karena berupaya mempertahankan janji kampanye untuk tidak menaikkan pajak rumah tangga secara luas, sebagian beban fiskal dialihkan kepada sektor usaha dan kelompok berpenghasilan tinggi. Pemerintah juga menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk pungutan pada biaya sekolah swasta, lahan pertanian warisan, dan industri ekuitas swasta.

Meski demikian, pemerintahan Starmer juga meluncurkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah penghapusan batas tunjangan dua anak yang diperkirakan dapat membantu sekitar 450 ribu anak keluar dari kemiskinan.

Namun, kenaikan upah minimum dan peningkatan pajak gaji turut meningkatkan biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Sejumlah pelaku usaha menilai kebijakan tersebut menambah tekanan terhadap dunia usaha yang tengah menghadapi perlambatan ekonomi.

Data ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja dalam sistem penggajian menurun hampir 200 ribu orang. Pada saat yang sama, inflasi kembali meningkat hingga 3,8 persen pada September tahun lalu. Beberapa ekonom menilai kenaikan biaya tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang turut mendorong tekanan harga, meski inflasi juga dipengaruhi berbagai faktor lain.

Pemerintah sempat berupaya meredakan kekhawatiran pasar dengan memangkas sekitar 5 miliar poundsterling dari anggaran kesejahteraan pada awal tahun lalu. Namun, langkah tersebut memicu penolakan dari sejumlah anggota Partai Buruh dan akhirnya dibatalkan, menjadi salah satu perubahan kebijakan yang paling merugikan secara politik bagi Starmer.

Kombinasi tekanan ekonomi, kritik dari dunia usaha, serta perpecahan di internal partai menjadi tantangan besar yang terus membayangi pemerintahan Starmer hingga akhirnya ia memutuskan mundur dari jabatan perdana menteri.