Hari Media Sosial dan Harga Sebuah Kepanikan

Pagi 10 Juni, banyak orang belum benar-benar bangun ketika layar ponsel sudah lebih dulu menyalakan kecemasan. Harga Pertamax naik. Sehari sebelumnya, BI Rate naik menjadi 5,50%. Beberapa hari sebelumnya, nilai tukar rupiah menyentuh titik terlemahnya. Di grup keluarga, pertanyaan yang muncul bukan lagi soal liburan atau pekerjaan, melainkan “Apakah ekonomi kita masih aman?” Di media sosial, orang lain menulis, “Ekonomi makin gawat.” Saat ini, kecemasan tidak hanya tinggal di pikiran, tetapi juga disalin, ditempel, diberi tanda seru, lalu disebar, sehingga menjadi suasana batin kolektif.

Di sinilah terjadi paradoks Hari Media Sosial Indonesia yang dirayakan setiap 10 Juni. Media sosial awalnya adalah ruang berbagi, jejaring usaha, dan demokratisasi informasi. Namun, saat kondisi ekonomi sedang sensitif, media sosial dapat berubah menjadi pasar bayangan tempat ekspektasi publik diperdagangkan. Sebuah potongan data tanpa konteks bisa membuat orang merasa bahwa krisis sudah di depan pintu.

Stabilitas ekonomi hari ini tidak hanya ditentukan oleh suku bunga, cadangan devisa, atau neraca perdagangan, tetapi juga oleh kualitas percakapan publik. Di era digital, ekspektasi adalah infrastruktur ekonomi. Percakapan publik yang rusak membuat kepercayaan menjadi mahal.

Data memang menunjukkan tekanan pada ekonomi Indonesia. Tekanan itu datang dari tiga arah. Dari sisi nilai tukar, rupiah sempat menyentuh sekitar Rp18.190 per dolar AS. Dari sisi pasar keuangan, IHSG sempat jatuh ke level 5.342,14 pada 8 Juni sebelum rebound. Dari sisi biaya hidup, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Di belakangnya, cadangan devisa Mei 2026 turun menjadi 144,9 miliar dolar AS.

Rupiah yang melemah dapat menambah tekanan harga barang impor. Suku bunga yang naik dapat membuat biaya kredit lebih mahal. IHSG yang turun dapat menggerus sentimen investor dan memengaruhi persepsi pelaku usaha. Kenaikan harga BBM nonsubsidi ikut mengirim pesan psikologis bahwa biaya hidup akan naik. Namun, ada kontra-argumen yang perlu disampaikan. Pelemahan rupiah tidak berarti krisis. Penurunan cadangan devisa tidak berarti ekonomi jebol. Kenaikan suku bunga bukan berarti kegiatan ekonomi berhenti. Dalam ekonomi terbuka, gejolak global, konflik geopolitik, arah suku bunga negara maju, harga energi, dan persepsi investor dapat menekan banyak negara sekaligus. Indonesia tidak hidup di ruang hampa.

Masalahnya, media sosial sering memotong kompleksitas menjadi satu kalimat paling dramatis. “Rupiah ambruk.” “IHSG hancur.” “Harga naik semua.” Kalimat seperti itu mudah viral karena memberi rasa tahu lebih dulu. Padahal ekonomi tidak bekerja sesederhana sebuah unggahan. Pasar bereaksi pada data dan pada cara data diceritakan. Ketika kecemasan dikemas sebagai kepastian, publik terdorong mengambil keputusan yang akan memperbesar tekanan: membeli dolar secara panik, menunda belanja produktif, menarik investasi tanpa kalkulasi, atau menyimpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal tidak cukup meyakinkan pasar.

Konsekuensinya serius. Kepanikan digital bisa menciptakan biaya ekonomi nyata. UMKM menahan ekspansi karena membaca kondisi yang tidak kondusif. Rumah tangga menunda konsumsi. Investor ritel menjual saham karena kepanikan orang lain. Masyarakat yang tidak punya dolar dan saham tetap ikut menanggung akibatnya melalui rasa tidak aman.

Bagi pemilik warung kopi, kabar rupiah melemah mungkin tidak berdampak langsung. Namun saat harga bahan baku naik, ongkos kirim ikut bergerak, dan pelanggan mulai menahan belanja—angka makro itu pelan-pelan masuk ke warungnya.

Dalam konteks inilah kebijakan Bank Indonesia perlu dibaca secara proporsional. Kenaikan BI Rate adalah rem kebijakan ketika jalan ekonomi tidak rata. Intervensi pasar valas, penguatan operasi moneter, pengelolaan imbal hasil instrumen rupiah, serta komunikasi kepada investor adalah bagian dari upaya menjaga agar gejolak tidak berubah menjadi krisis kepercayaan. Namun, bank sentral tidak bisa bekerja sendirian. Stabilitas moneter membutuhkan disiplin fiskal, kebijakan energi yang kredibel, pasokan pangan yang terjaga, dan komunikasi publik yang tidak membiarkan rumor berlari lebih cepat daripada fakta.

Solusinya bukan meminta masyarakat berhenti mengkritik. Kritik diperlukan agar kebijakan tidak berjalan dalam ruang steril. Yang perlu dibangun adalah literasi ekspektasi. Pemerintah, BI, media, akademisi, influencer, dan pelaku pasar perlu memperlakukan komunikasi sebagai bagian dari kebijakan. Kita membutuhkan semacam protokol komunikasi: cepat ketika rumor muncul, jernih saat data keluar, dan konsisten menjelaskan risiko tanpa memperbesar ketakutan.

Setiap data sensitif perlu disertai konteks: apa penyebabnya, bagaimana kondisi negara lain, dan risikonya sejauh mana. Selanjutnya otoritas perlu lebih cepat mengisi ruang kosong informasi. Ruang kosong hampir selalu diisi spekulasi. Media dan kreator konten perlu membedakan antara peringatan dan provokasi. Yang terpenting, publik perlu membangun kebiasaan seperti membaca sebelum membagikan, mengecek sebelum menyimpulkan, dan bertanya sebelum panik.

Hari Media Sosial Indonesia menjadi pengingat bahwa jempol kita ikut membentuk suasana ekonomi. Di masa genting, sebuah unggahan bisa menjadi bensin untuk api kepanikan atau memberi air bagi tunas kepercayaan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita jawab bukanlah "Apakah kita boleh khawatir melihat rupiah melemah, IHSG turun, cadangan devisa menyusut, kenaikan suku bunga, atau harga Pertamax yang meningkat?" Kekhawatiran tersebut adalah hal manusiawi. Terdapat pertanyaan yang lebih penting: Ketika ekonomi membutuhkan ketenangan untuk pulih, apakah kita akan membantu arah kompas kepercayaan, atau justru ikut memperbesar gelombang kepanikan?