Harga Pertamax Naik, Konsumsi Pertalite Bisa Lampaui Kuota APBN 2026

Kenaikan harga Pertamax (RON 92) dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter sejak 10 Juni 2026 berpotensi menimbulkan pergeseran (shifting) konsumsi masyarakat kepada BBM bersubsidi Pertalite.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kenaikan harga Pertamax lumrah dilakukan PT Pertamina (Persero) di saat tingginya harga minyak mentah imbas perang AS dengan Iran dan blokade Selat Hormuz.

Namun, menurut Yusuf, saat ini yang perlu diperhatikan oleh badan usaha dan pemerintah adalah mengatasi potensi pergeseran konsumsi kepada BBM yang lebih murah karena disubsidi negara dan tidak mengalami kenaikan.

"Selisih harga Pertamax dan Pertalite yang kini semakin lebar berpotensi mendorong sebagian pengguna untuk beralih ke BBM subsidi guna menghemat pengeluaran," ungkapnya kepada kumparan, Minggu (16/4).

Yusuf menjelaskan, fenomena tersebut lazim disebut trading down effect, yaitu ketika konsumen berpindah ke produk yang lebih murah saat tekanan biaya hidup meningkat.

Jika migrasi tersebut semakin besar, lanjut dia, tantangan utamanya bukan pada inflasi, melainkan pada meningkatnya konsumsi BBM subsidi dan bertambahnya beban kompensasi pemerintah.

"Karena itu, selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga perlu memastikan distribusi Pertalite tetap terkendali agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap APBN pada semester kedua tahun ini," jelas Yusuf.

Potensi Kenaikan Konsumsi Pertalite

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, memperkirakan satu dari lima pembeli Pertamax, bahkan satu dari empat jika aturan pembelian tidak ditegakkan, akan pindah ke Pertalite bersubsidi.

"Akibatnya, konsumsi Pertalite melampaui kuota 29,26 juta kiloliter sekitar 5 persen, dan sekitar 40 persen penghematan kotor menguap kembali," ungkapnya.

Yayan menghitung potensi kebocoran subsidi akibat migrasi ke Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax mencapai Rp 8,2 triliun-Rp 9,4 triliun. Sementara konsumsi Pertalite diperkirakan mencapai 30,6-30,8 juta KL, 5 persen di atas kuota yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

Kendati demikian, dia menuturkan peluang pergeseran konsumsi ke Pertalite akan lebih kecil jika pengawasan melalui MyPertamina diperketat, yakni sekitar 16-23 persen. Namun, jika pengawasan lemah, potensinya mencapai 20–26 persen.

Adapun terkait dampak terhadap masyarakat, Yayan menuturkan rumah tangga kelas menengah atau desil 4-5 diperkirakan hanya kehilangan Rp 3.400-5.700 per bulan secara langsung, atau sekitar 0,1 persen dari pengeluaran mereka, karena sebagian besar sudah mengonsumsi BBM Pertalite.

"Risiko nyata bagi mereka justru antrean dan kelangkaan jika kuota jebol, kelompok ini menikmati subsidi Pertalite Rp 41.000-46.000 per bulan, dan pengemudi ojek online, petani, serta nelayan adalah yang pertama terpukul jika pembatasan diberlakukan," tegas Yayan.

Dengan demikian, Yayan menyarankan agar badan usaha menegakkan skema pembelian BBM bersubsidi melalui barcode MyPertamina dengan batas pembelian 50 liter per bulan. Menurutnya, penegakan aturan ini saja bernilai lebih dari Rp 1 triliun per tahun dan menjaga kuota tidak jebol terlalu jauh.

Adapun pembatasan pembelian ini sudah berlaku sejak akhir Maret 2026 melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026. Pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan ini tidak berlaku bagi kendaraan umum.

Selain itu, Yayan juga menyarankan BPH Migas meninjau kuota Pertalite sekarang menjadi sekitar 30,6-31 juta KL, sebelum kelangkaan dan antrean muncul. Dia juga meminta pemerintah membenahi ketidakefisienan fiskal yang lebih besar.

"Pertahankan harga Pertalite Rp 10.000 dan berikan kompensasi lewat penargetan yang tepat, bukan subsidi baru yang dipukul rata. Subsidi harus mengikuti orangnya, bukan bahan bakarnya," kata Yayan.