Harga BM Melonjak, Pasar Otomotif Nasional Terancam Makin Lesu

Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi belakangan ini diprediksi bakal menjadi batu sandungan baru bagi pasar otomotif nasional. Tekanan ini datang di saat industri kendaraan roda empat domestik sebenarnya sedang berjuang untuk pulih ke level normal.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu menilai, kenaikan harga bahan bakar ini akan memperlebar jarak harga yang signifikan di pasar. Dampaknya, potensi pergeseran konsumsi ke bahan bakar bersubsidi tidak akan terhindarkan lagi.

"Kenaikan tajam harga BBM jelas memperlebar disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite, inilah yang jadi pemicu klasik over-quota. Sebab semakin lebar selisihnya, semakin deras konsumen bergeser ke produk subsidi, hingga realisasi menembus kuota yang dipatok dalam APBN dan menekan ruang fiskal subsidi," ujar Yannes kepada kumparan, Kamis (11/6/2026).

Yannes menjelaskan bahwa situasi ini menekan sisa pendapatan siap pakai dari masyarakat kelas menengah. Padahal, kelompok konsumen inilah yang selama ini menjadi tulang punggung utama dalam angka penjualan mobil baru konvensional.

"Tekanannya berlapis, rupiah yang lemah di kisaran Rp 18 ribu menaikkan ongkos produksi dan harga jual karena parts impor produk otomotif kita yang masih tinggi, daya beli kelas menengah sudah tergerus biaya hidup, sementara dukungan insentif untuk kendaraan ICE konvensional praktis nihil," tuturnya.

Menurut analisisnya, akumulasi dari berbagai faktor ekonomi makro tersebut jauh lebih berbahaya ketimbang sekadar kenaikan harga bahan bakar itu sendiri. Ketidakpastian ini memicu konsumen yang sebenarnya memiliki dana operasional untuk memilih menunda transaksi mereka.

"Akumulasi inilah, bukan harga BBM semata, yang membuat penjualan mobil berisiko melambat. Nah, kenaikan BBM non subsidi ini menjadi pemberat tambahan tekanan berlapis yang sudah ada," imbuh Yannes.

Ia juga membedakan antara konsumen yang sekadar menahan pembelian dengan mereka yang benar-benar terlempar dari pasar otomotif. Bagi konsumen menengah ke bawah, penurunan daya beli memaksa mereka beralih mencari solusi transportasi yang jauh lebih murah.

"(Fenomena) Wait and see yang sejati adalah penundaan oleh konsumen yang sebetulnya mampu membeli, tetapi memilih menunggu sampai volatilitas mereda ya. Logikanya nilai opsi, ketika kurs, suku bunga, dan harga ke depan serba tidak pasti, menunggu menjadi rasional. Kelompok inilah yang memang berpotensi menahan diri lagi," terangnya.

"Lalu di segmen menengah yang daya belinya sudah tergerus, yang terjadi bukan menunggu, melainkan keluar dari pasar, turun ke mobil bekas atau bahkan ke motor. Itu bukan wait and see, tapi permintaan yang benar-benar hilang," tegas Yannes.

Yannes menggarisbawahi bahwa pasar otomotif domestik belum benar-benar kembali ke performa terbaiknya sejak masa pandemi lalu. Berbagai kombinasi beban finansial terus menekan kelompok pendapatan menengah secara bertubi-tubi.

"Setelah 2023 pasar belum kembali menembus penjualan 1 juta unit setelah rebound pasca Covid-19, bahkan cenderung terus turun. Erosi daya beli, suku bunga tinggi, dan beban pajak semakin menekan pasar di middle income class kita," pungkas Yannes.

Sudut pandang makroekonomi dan dampak finansial

Sentimen senada juga disampaikan oleh Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede. Dari kacamata ekonomi makro, penyesuaian harga komoditas energi ini dinilai langsung memengaruhi kalkulasi total biaya kepemilikan kendaraan oleh konsumen.

"Menjadi tekanan tambahan bagi pasar otomotif domestik yang sebenarnya sedang mulai pulih, tetapi belum kuat. Kenaikan harga bahan bakar, terutama nonsubsidi, langsung memengaruhi biaya penggunaan kendaraan," jelas Pardede saat dihubungi terpisah.

Ia menambahkan, pertimbangan konsumen saat ini jauh lebih kompleks karena tidak hanya melihat label harga kendaraan di diler. Komponen biaya operasional bulanan hingga nilai depresiasi kendaraan kini menjadi parameter yang sangat sensitif.

"Konsumen tidak hanya menghitung harga mobil, tetapi juga cicilan, biaya bahan bakar, pajak, perawatan, dan nilai jual kembali. Dalam kondisi daya beli belum sepenuhnya pulih, rupiah masih lemah, dan suku bunga meningkat, kenaikan biaya bahan bakar dapat membuat konsumen menunda pembelian mobil atau turun kelas ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar," urai Pardede.

Ia memproyeksikan bahwa dampak negatif dari dinamika ekonomi ini tidak akan merata di seluruh lini produk. Mobil dengan kapasitas mesin kecil serta kendaraan dengan teknologi elektrifikasi murah justru memiliki peluang bertahan lebih baik.

"Dampaknya ke industri otomotif kemungkinan tidak merata. Segmen mobil kecil, kendaraan hemat bahan bakar, mobil keluarga dengan mesin kecil, hibrida, dan mobil listrik berharga terjangkau bisa relatif lebih diuntungkan karena konsumen semakin sensitif terhadap biaya operasional," katanya.

Sama seperti kekhawatiran Yannes, Pardede juga menyoroti risiko migrasi massal pengguna BBM nonsubsidi ke jenis Pertalite. Hal ini dipandang berisiko mengacaukan postur anggaran pendapatan dan belanja negara.

"Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Ketika selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi semakin lebar, sebagian konsumen yang sebelumnya memakai Pertamax atau jenis nonsubsidi lain dapat beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran," paparnya.

"Ini bisa menimbulkan dua masalah. Pertama, konsumsi Pertalite berisiko meningkat melampaui kuota. Kedua, beban subsidi dan kompensasi energi dapat kembali membesar, sehingga menekan APBN. Jadi, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak otomatis mengurangi tekanan fiskal apabila perpindahan konsumsi ke produk subsidi tidak dikendalikan," kata Pardede.