Di Tanah yang Subur, Negara Terlalu Jauh dari Akar

Di pagi yang basah oleh embun, ketika kabut masih menggantung rendah di atas hamparan sawah, para petani telah lebih dulu terjaga dari dunia yang masih setengah tertidur. Mereka berjalan perlahan, menapak tanah yang sama setiap hari, membawa harapan yang tidak pernah benar-benar pasti. Di tangan mereka ada benih, di kepala mereka ada perhitungan, dan di dada mereka tersimpan satu hal yang paling rapuh: keyakinan bahwa musim ini mungkin akan lebih baik.

Indonesia sering disebut sebagai negeri agraris. Tanahnya subur, airnya melimpah, dan matahari bersinar hampir sepanjang tahun. Dari luar, narasi ini terdengar seperti berkah tanpa cela. Namun, di balik kesuburan itu, ada kenyataan yang tidak selalu ingin kita lihat: petani tetap hidup dalam ketidakpastian, sementara negara berdiri jauh dari akar persoalan yang mereka hadapi.

Petani tidak pernah benar-benar bekerja dengan jaminan. Mereka menanam tanpa kepastian harga. Mereka merawat tanpa kepastian cuaca. Mereka menunggu panen tanpa kepastian pasar. Di tengah semua ketidakpastian itu, negara hadir—tetapi sering kali hanya dalam bentuk kebijakan yang terasa jauh dari realitas di lapangan.

Negara berbicara tentang ketahanan pangan dengan angka-angka yang meyakinkan. Produksi meningkat, distribusi diperbaiki, dan program bantuan diluncurkan. Namun, di sawah-sawah yang sebenarnya menjadi fondasi dari semua angka itu, petani masih berhadapan dengan persoalan yang sama dari tahun ke tahun: pupuk yang sulit didapat, harga yang jatuh saat panen, dan akses pasar yang dikuasai oleh segelintir pihak.

Ada jurang yang tidak terlihat, tetapi terasa nyata—jurang antara kebijakan dan kenyataan.

Di atas meja rapat, pertanian sering dipandang sebagai sektor yang bisa diatur dengan pendekatan makro. Grafik, data, dan proyeksi menjadi dasar pengambilan keputusan. Namun, kehidupan petani tidak berjalan dalam grafik. Ia berjalan dalam ritme alam, dalam ketidakpastian cuaca, dalam dinamika pasar yang tidak selalu rasional.

Ketika harga gabah turun drastis saat panen raya, itu bukan sekadar fluktuasi angka bagi petani. Itu adalah perbedaan antara mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau tidak. Ketika pupuk subsidi tidak sampai tepat waktu, itu bukan sekadar masalah distribusi. Itu adalah ancaman langsung terhadap hasil panen yang mereka gantungkan untuk hidup.

Negara sering hadir dengan solusi yang terlihat besar, tetapi tidak selalu tepat sasaran. Program bantuan disalurkan, tetapi tidak jarang jatuh ke tangan yang salah. Kebijakan harga ditetapkan, tetapi tidak selalu mampu menahan tekanan dari mekanisme pasar yang lebih kuat. Modernisasi didorong, tetapi tanpa memperhitungkan kesiapan petani kecil yang menjadi mayoritas.

Di sinilah letak persoalan yang lebih dalam: petani sering kali diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang didengar.

Mereka menjadi angka dalam laporan, target dalam program, dan simbol dalam pidato. Tetapi suara mereka jarang benar-benar menjadi dasar dari kebijakan itu sendiri. Pengalaman mereka dianggap sebagai hal yang terlalu kecil dibandingkan dengan visi besar pembangunan.

Padahal, justru di pengalaman itulah realitas pertanian berada.

Petani memahami tanah dengan cara yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh data. Mereka membaca cuaca dengan insting yang terbangun dari pengalaman bertahun-tahun. Mereka tahu kapan harus menanam, kapan harus menunggu, dan kapan harus mengambil risiko. Pengetahuan ini tidak selalu masuk dalam sistem formal, tetapi menjadi fondasi dari keberlanjutan pertanian itu sendiri.

Namun, dalam banyak kebijakan, pengetahuan ini sering diabaikan.

Modernisasi pertanian, misalnya, sering dipahami sebagai penerapan teknologi dan mekanisasi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika modernisasi dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi petani, hasilnya justru bisa memperlebar ketimpangan.

Petani kecil yang tidak memiliki akses terhadap modal akan tertinggal. Mereka tidak mampu membeli alat, tidak mampu mengikuti perubahan, dan akhirnya terpinggirkan dalam sistem yang seharusnya membantu mereka.

Sementara itu, rantai distribusi tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Petani berada di posisi paling lemah dalam rantai nilai. Mereka menjual dengan harga rendah, sementara harga di tingkat konsumen bisa berkali-kali lipat. Selisih ini tidak selalu kembali kepada petani, tetapi terserap oleh sistem distribusi yang panjang dan tidak efisien.

Dalam kondisi seperti ini, petani tidak hanya bekerja untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menanggung beban dari sistem yang tidak sepenuhnya berpihak kepada mereka.

Yang lebih ironis, semua ini terjadi di negeri yang terus membanggakan potensi agrarisnya.

Ada semacam paradoks yang sulit diabaikan: di tanah yang subur, kesejahteraan petani tidak otomatis tumbuh. Kesuburan alam tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan ekonomi. Dan negara, yang seharusnya menjadi jembatan antara potensi dan kesejahteraan, sering kali justru berdiri terlalu jauh dari akar persoalan.

Namun, di tengah semua itu, petani tidak berhenti.

Mereka tetap menanam, meskipun tahu risiko selalu ada. Mereka tetap merawat, meskipun hasilnya tidak selalu sepadan. Mereka tetap bertahan, bukan karena sistem mendukung, tetapi karena hidup harus terus berjalan.

Ada ketangguhan yang sunyi dalam kehidupan petani. Ketangguhan yang jarang disorot, tetapi menjadi alasan mengapa sektor pertanian masih bertahan hingga hari ini. Tanpa ketangguhan itu, mungkin banyak lahan sudah lama ditinggalkan.

Tetapi ketangguhan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan ketidakadilan terus berlangsung.

Negara tidak bisa terus bergantung pada daya tahan petani tanpa memperbaiki sistem yang menaungi mereka. Ketahanan pangan tidak bisa hanya diukur dari jumlah produksi, tetapi juga dari kesejahteraan mereka yang memproduksinya.

Jika petani terus berada dalam kondisi rentan, maka ketahanan pangan itu sendiri sebenarnya rapuh. Yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang besar, tetapi kebijakan yang tepat. Bukan hanya program yang luas, tetapi program yang benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan. Dan yang paling penting, bukan hanya pendekatan dari atas ke bawah, tetapi juga ruang bagi petani untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Negara perlu lebih dekat. Lebih mendengar. Lebih memahami. Dekat bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara perspektif. Mendengar bukan hanya melalui laporan, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Memahami bukan hanya melalui data, tetapi juga melalui realitas yang dihadapi setiap hari oleh petani.

Karena pada akhirnya, pertanian bukan hanya soal produksi. Ia adalah soal kehidupan. Soal hubungan antara manusia dan alam. Soal bagaimana sebuah bangsa menghargai mereka yang menjaga sumber pangannya. Dan selama negara masih melihat pertanian dari kejauhan, selama itu pula kebijakan akan selalu berisiko kehilangan arah.

Di tanah yang subur ini, persoalannya bukan pada alam. Persoalannya ada pada bagaimana kita mengelola, memahami, dan menghargai mereka yang bekerja di dalamnya. Petani tidak meminta banyak. Mereka tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin kepastian yang adil—harga yang layak, akses yang terbuka, dan sistem yang tidak merugikan.

Hal-hal yang seharusnya menjadi dasar dari sebuah negara yang hadir. Jika negara ingin benar-benar berbicara tentang ketahanan pangan, maka ia harus mulai dari tempat yang paling dasar: sawah, ladang, dan kehidupan petani itu sendiri.

Bukan dari podium. Bukan dari laporan. Bukan dari angka.

Tetapi dari tanah.

Dari akar.

Karena di sanalah semua ini bermula.

Dan selama negara masih terlalu jauh dari akar, maka kesuburan negeri ini akan selalu menyimpan ironi yang sama: tanah yang memberi kehidupan, tetapi tidak selalu memberi keadilan bagi mereka yang mengolahnya.