Demo di Kantor Gubernur Kaltim Berakhir Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa Massa

Demo yang digelar sejumlah elemen masyarakat di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (21/4) malam, berakhir ricuh. Polisi membubarkan paksa massa setelah situasi memanas dan sebagian peserta aksi bertindak anarkis.

Kericuhan terjadi di kawasan Jalan Gajah Mada, tepatnya di sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aparat kepolisian mengerahkan mobil water cannon untuk mengurai massa yang masih bertahan di lokasi, meski waktu aksi dinilai telah melampaui batas.

Sejumlah peserta aksi terlihat melempari petugas dengan batu dan botol minuman. Aksi tersebut memicu respons aparat untuk mengendalikan situasi agar tidak semakin meluas.

Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, mengatakan pembubaran dilakukan setelah kondisi di lapangan tidak lagi kondusif.

“Iya, pembubaran kami lakukan karena waktu pelaksanaan aksi sudah melampaui batas dan situasi di lapangan mulai tidak kondusif. Massa juga melakukan pelemparan batu dan botol ke arah petugas, sehingga kami harus mengambil langkah tegas,” kata Endar di lokasi.

Menurut Endar, pihak kepolisian sebelumnya telah memberikan imbauan kepada massa agar membubarkan diri secara tertib.

“Kami sudah memberikan imbauan agar massa membubarkan diri secara tertib. Namun, karena tidak diindahkan, kami mengerahkan water cannon untuk mengurai massa,” lanjutnya.

Dalam proses pembubaran, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis.

“Dalam kegiatan ini, kami juga mengamankan sejumlah peserta aksi yang diduga melakukan tindakan anarkis untuk proses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, massa yang terdiri dari mahasiswa, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, komunitas atlet disabilitas, hingga organisasi masyarakat, menggelar aksi dengan berjalan kaki menuju Gedung DPRD Kaltim.

Mereka membawa spanduk, poster, serta berbagai tulisan bernada kritik terhadap pemerintah daerah. Jumlah massa yang terus bertambah membuat kawasan sekitar DPRD Kaltim hingga Kantor Gubernur dipadati peserta aksi, dengan pengamanan ketat dari aparat.

Tak hanya beraksi di DPRD, massa juga bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim. Dalam orasinya, mereka menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai belum transparan.

Massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendesak audit menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah provinsi, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta DPRD Kaltim mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Selain itu, massa juga menuntut keterbukaan seluruh kebijakan pemerintah agar dapat diaudit secara menyeluruh. Mereka menilai terdapat indikasi nepotisme dalam struktur kekuasaan di daerah.

Aksi kritik turut disampaikan melalui simbol visual, seperti spanduk bergambar tikus berdasi yang melambangkan dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.