BPK: Kebutuhan Belanja Terus Meningkat di Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas
Ketua BPK Isma Yatun menyoroti kebutuhan belanja negara yang terus meningkat di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Apa katanya? #bisnisupdate #update #bisnis #text
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyoroti kebutuhan belanja negara yang terus meningkat di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kecermatan yang lebih tinggi.
"Kebutuhan belanja negara terus meningkat di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Situasi ini menuntut kita mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang jauh lebih tinggi," kata Isma saat Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6).
Isma menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kualitas tata kelola dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia juga menjelaskan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan pemeriksaan LKPP tahun 2025. Hal pertama yang disoroti adalah transformasi kelembagaan BUMN dengan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025.
Dengan transformasi tersebut, ia mengingatkan diperlukan penguatan tata kelola dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan negara dengan BUMN.
“Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai agar tetap selaras dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Di samping itu, ia juga menyinggung soal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia berharap DTSEN bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi program pemerintah.
“Khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” kata Isma.
BPK memberikan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian untuk LKPP tahun 2025. Hasil pemeriksaan tersebut merupakan wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui APBN digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan, serta keadilan sosial sesuai amanat UUD 1945.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 laporan keuangan kementerian atau lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara,” ujarnya.