BPIP Minta Tambah Anggaran Rp 370 M untuk Pembinaan Pancasila-Paskibraka

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 370,45 miliar untuk tahun anggaran 2027. Dari total tersebut, Rp 10 miliar dialokasikan khusus untuk program Paskibraka dalam kerangka pembinaan ideologi Pancasila (PIP).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, BPIP memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 141.069.079.000 untuk tahun 2027.

“Terkait tahun 2027, berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, hal pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2027, BPIP memperoleh alokasi pagu indikatif sebesar Rp141.069.079.000, yang dialokasikan untuk program pembinaan Pancasila atau PIP sebesar 10 miliar dan belanja operasional BPIP tahun anggaran 2027 sebesar 131 miliar koma sekian,” ungkap Yudian dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Ia merinci, pagu tersebut terbagi dalam belanja pegawai sebesar Rp 88.196.112.000, operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 42.872.967.000, serta program PIP sebesar Rp 10.000.000.000 yang salah satunya dialokasikan untuk kegiatan Paskibraka.

Meski demikian, BPIP menilai pagu indikatif tersebut belum mencukupi untuk menjalankan seluruh program dan tugas lembaga pada tahun 2027.

Yudian mengatakan, pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 370.457.677.928 yang akan dialokasikan ke dalam dua program utama, yakni dukungan manajemen dan pembinaan Pancasila.

“Atas pengalokasian pagu indikatif tersebut di atas, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 370.457.677.928 yang dialokasikan ke dalam dua program, yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp 131.114.259.590 dan program PIP sebesar Rp 239.343.418.338,” ungkap Yudian.

“BPIP telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut melalui surat Kepala BPIP tanggal 3 Juni tahun 2026 hal permohonan penambahan anggaran BPIP setelah pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang ditujukan kepada Ketua Komisi XIII DPR RI dan surat Kepala BPIP yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas,” lanjutnya.

Untuk program dukungan manajemen, BPIP mengusulkan tambahan anggaran yang mencakup berbagai kebutuhan operasional dan kelembagaan, mulai dari peningkatan SDM hingga penguatan sistem teknologi informasi.

Di antaranya, peningkatan SDM dan pengelolaan aset serta layanan internal sebesar Rp 41.867.074.590, manajemen risiko dan pengawasan Rp 2.600.000.000, hukum dan reformasi birokrasi Rp 13.536.977.000, program akuntabilitas kinerja Rp 9.814.330.000, keterbukaan informasi dan administrasi Rp 58.070.878.000, serta data dan teknologi informasi Rp 5.225.000.000.

Sementara pada program pembinaan Pancasila, tambahan anggaran terbesar dialokasikan untuk penguatan hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan sebesar Rp 99.962.770.000.

Anggaran tersebut mencakup pengarusutamaan Pancasila, pembudayaan gotong royong di masyarakat, serta kegiatan sosialisasi dan rekomendasi PIP.

Selain itu, BPIP mengajukan anggaran untuk analisis dan penyelarasan hukum serta pengawasan regulasi sebesar Rp 24.679.215.303, pengkajian kebijakan dan materi PIP sebesar Rp 27.237.917.250, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP sebesar Rp 66.161.814.388, serta pengukuran dan evaluasi PIP sebesar Rp 21.301.764.400.

Untuk program pendidikan dan pelatihan PIP, sebagian anggaran juga dialokasikan untuk kegiatan Paskibraka serta pembinaan purna Paskibraka Duta Pancasila.