BGN Akui Data Dapur MBG Berbeda-beda Antar Deputi

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengakui adanya perbedaan data antar kedeputian terkait jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kondisi ini membuat BGN melakukan penyelarasan data dengan basis transaksi keuangan sebagai acuan utama.

“Jadi waktu saya datang ke BGN, kami kan ada beberapa kedeputian ya. Kalau kedeputian A mengeluarkan versi mereka aplikasi ini jumlahnya 29.000 sekian. Kedeputian B versi ini, aplikasi ini mengeluarkan angka 28.000 sekian dan seterusnya,” kata Arum usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Ia mengaku sempat mengalami kesulitan menentukan angka pasti akibat banyaknya versi data yang berbeda di internal lembaga.

“Jadi kami pun, saya mungkin loh ini sebenarnya berapa ya karena ada berbagai versi data,” ujarnya.

Untuk menyamakan data, BGN kemudian menetapkan penggunaan data transaksi keuangan sebagai dasar verifikasi jumlah dapur yang benar-benar aktif.

“Nah, supaya proses melangkahnya lebih jelas kami lakukan, ‘Oke inilah dapur yang operasional.’ Pakainya data apa? Data virtual account karena di situlah titik uang negara keluar,” ucap Arum.

Jumlah Dapur Pasti 27.280

Arumsasi mengatakan BGN terus melakukan verifikasi jumlah pasti dapur yang sudah dibangun sejak era eks Kepala BGN Dadan Hindayana.

“Ya, ketemulah 27.877. Stop, saya bilang. Itu ya patokannya. Kan kalau nanti bergerak terus kami bingung mau mulai dari mana. Oke, pakai itu,” kata Arum.

Namun, setelah dilakukan pendalaman kembali, angka tersebut masih mengalami penyesuaian karena ditemukan adanya data ganda.

“Ternyata setelah 27.877 itu kami teliti lagi, ternyata juga ada yang masih dobel dan seterusnya. Sehingga berkurang lagi 57. Jadi 27.820. Stop itu dulu ya. Itu maksudnya, kalau semua bergerak terus kan kami bingung ya,” ujarnya.

Arum menegaskan, penetapan sementara angka tersebut dilakukan agar proses penataan tidak terus berubah dan bisa dijadikan pijakan awal evaluasi, termasuk untuk melakukan moratorium SPPG.

“Jadi sementara ini kita stop dulu untuk kami tata ulang tadi itu,” katanya.

Ia juga menegaskan fokus utama BGN saat ini bukan pada jumlah dapur, melainkan pada penentuan penerima manfaat yang tepat sasaran.

“Penerima manfaatnya dulu yang mana, baru dapur itu mengikuti ya. Itu sebuah konsekuensi lah bahwa kita akan tata ulang maka yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi,” ujarnya.

BGN juga akan melibatkan Kementerian Kesehatan serta tenaga ahli gizi dalam proses penataan ulang program tersebut.

Ia menambahkan, hasil audit dan penyesuaian data berpotensi berdampak pada penataan ulang dapur, termasuk kemungkinan penggabungan atau penutupan dapur yang tidak memenuhi standar.

“Baru nanti bicaranya dampak dari itu, pasti ada SPPG yang bisa jadi akan disatukan. Ya mungkin bisa jadi akan ada yang ditutup kalau memang ternyata hasil audit kami itu tidak layak gitu. Nah, itu sebenarnya seperti itu,” ujar dia.